Pengampu Bidang Kesra Harus Sering Turun Ke Lapangan

Pengambil kebijakan dan kalangan birokrasi harus peduli dengan apa yang dibutuhkan dan menjadi prioritas masyarakat. Oleh sebab itu, para pengampu bidang kesejahteraan rakyat (kesra), harus sering turun ke lapangan secara langsung. Kemudian mencari solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi masyarakat.

Hal itu dikatakan Bupati Purworejo dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Drs Tri Handoyo MM, ketika membuka rapat koordinasi bidang kesra, di ruang Arahiwang, Selasa (23/10). Rakor diikuti SKPD terkait, dengan narasumber dari Bappeda, DKK, Dinas P dan K, Disnakertransos dan BKBPP.

Lebih lanjut dikatakan bahwa bidang kesra sifatnya sosial, sehingga diharapkan tidak menuntut imbalan. “Yang terpenting kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tandasnya.

Menurutnya, rakor ini sangat positif dan tepat agar tidak terjadi lagi kesalah-pahaman dalam menjalankan tugas dilapangan. Sehingga akan tercipta kebersamaan dan keterpanduan serta sinkronisasi program, baik di mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di lingkungan  Pemkab Purworejo.

“Saya berharap ke depan betul-betul terlaksana sinergitas masing-masing satker, masing-masing pelaksana di lapangan dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan rakyat,” harapnya.

Terkait pembangunan bidang kesra, ada beberapa yang menjadi penekanan, antara lain perlunya terus menyosialisasikan rencana regruping SD, agar masyarakat luas memahami maksud dan tujuan kebijakan tersebut. Selain itu, ia meminta agar dipantau jangan sampai sekolah memungut biaya yang berlebihan,  termasuk bagi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Mengenai permasalahan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), diakui menjadi salah satu faktor penentu kemiskinan. Apabila dunia industri banyak yang meragukan kualitas SDM dari PMKS ini, alternatif yang perlu dikembangkan adalah pembinaan kewirausahaan. “Sehingga mereka juga tidak tergantung pada peluang kerja, justru bisa berusaha menciptakan lapangan kerja sendiri untuk memenuhi kebutuhannya,” katanya.

Selain itu, agar diterapkan pola pengawasan yang ketat terhadap realisasi bantuan-bantuan sosial. “Jangan sampai bantuan tidak sampai pada tempatnya, dan kalau bisa ke depan penyaluran bantuan ini dibagi secara riil, jadi berdasarkan ajuan yang masuk kemudian dibagi per daerah, agar tidak terjadi ketimpangan penyaluran bantuan,” katanya.