Penurunan Angka Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2011 Tidak Signifikan

Penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2011 tidak signifikan, bila dibanding tahun 2011. Berdasarkan hasil PPLS tahun 2008, penduduk miskin Jawa Tengah 2010 sebanyak 5.69.200 jiwa (16,56%). Kondisi pada akhir 2011 jumlahnya 5,256.000 jiwa (16,21%). Padahal sesuai target yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2008-2013 jumlah penduduk miskin menjadi 11,88%.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah, melalui kepala bagian Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan dan Keluarga Berencana, Dra Nurhayati MSi, di depan peserta rapat koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan se Bakorwil II,  di pendopo rumah dinas bupati belum lama ini. Rakor dengan tema “Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka perwujudan percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah”, dibuka Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg. 

Rakor diikuti 105 orang dari 13 kabupaten/ kota se Bakorwil II, terdiri dari unsur Bappeda, Bapermasdes, Dinas Sosisal dan Bagian Kesra/ Sosial Setda kabupaten/kota. Hadir sebagai pembicara dari Bappeda Prop Jateng, Dinas Sosial, KMW-PNPM Mandiri Perkotaan, dan DPD Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia.

Dikemukakan Nurhayati bahwa secara garis besar permasalahan umum kemiskinan meliputi beberapa hal. Diantaranya, belum akuratnya data penduduk miskin. Perencanaan program yang masih lemah. Hal ini dapat dilihat dengan belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program atau kegiatan. Serta masih dijumpai adanya ego sektoral diantara SKD. Oleh karena itu, diperlukan adanya optimalisasi peran tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) propinsi dan kabupaten/kota, untuk mengendalikan pelaksanaan program.

Belum teratasinya masalah kemiskinan, sambungnya, mendorong pemerintah daerah melalui TKPK kabupaten/kota, untuk menyusun strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD). Untuk mengimplementasikan perwujudn percepaan penanggulangan kemiskinan, dibutuhan kerangka menejerial untuk menterjemahkan kebijakan dan strategi ke dalam langkah konkrit. SPKD memerlukan pendekatan terpadu, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan.

Untuk itu diperlukan penekanan lebih lanjut melalui pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan terarah, dalam bentuk pengarustamaan anggaran dan kebijakan.  Tidak hanya terbatas pada antar sektor, tetapi juga antara pemerintah pusat dan daerah. 

Diakui bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dilaksanakan, seiring peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas.  Merujuk hal itu, diharapkan dapat sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013.

Bupati Purworejo pada kesempatan itu mengungkapkan bahwa   kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

Dalam konteks Kabupaten Purworejo, program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, menjadi salah satu prioritas. Selain program-program penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri (PNPM), Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Program Infrastruktur Pedesaan  (PPIP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pemerintah Kabupaten Purworejo juga meluncurkan program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM).

Program P2KSM merupakan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk fasilitasi kegiatan pemberdayaan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Fasilitasi kegiatan yang dimaksud meliputi penyediaan dana bergulir sebagai modal kerja usaha ekonomi rakyat dan penyediaan tenaga pendampingan. Program P2KSM dimaksudkan untuk memberdayakan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

“Sebenarnya sudah banyak anggaran yang diperuntukkan program penanggulangan kemiskinan. Namun kenyataannya jumah masyarakat miskin terus bertambah. Yang salah siapa, karena paradigmanya sudah berubah, sehingga indikator kemiskinan juga berubah. Angka kemiskinan di Purworejo pernah tinggi bahkan diatas propinsi, namun kini bisa turun biasa-biasa saja,” katanya.