Penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2011 tidak
signifikan, bila dibanding tahun 2011. Berdasarkan hasil PPLS tahun 2008,
penduduk miskin Jawa Tengah 2010 sebanyak 5.69.200 jiwa (16,56%). Kondisi pada
akhir 2011 jumlahnya 5,256.000 jiwa (16,21%). Padahal sesuai target yang tertuang
dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2008-2013
jumlah penduduk miskin menjadi 11,88%.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Biro Bina Sosial
Setda Provinsi Jawa Tengah, melalui kepala bagian Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan
Kemiskinan dan Keluarga Berencana, Dra Nurhayati MSi, di depan peserta rapat
koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan se
Bakorwil II, di pendopo rumah dinas bupati belum lama ini. Rakor dengan
tema “Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan dalam rangka perwujudan
percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah”, dibuka Bupati Purworejo
Drs H Mahsun Zain MAg.
Rakor diikuti 105 orang dari 13 kabupaten/ kota se Bakorwil II, terdiri dari
unsur Bappeda, Bapermasdes, Dinas Sosisal dan Bagian Kesra/ Sosial Setda
kabupaten/kota. Hadir sebagai pembicara dari Bappeda Prop Jateng, Dinas Sosial,
KMW-PNPM Mandiri Perkotaan, dan DPD Ikatan Pekerja Sosial Profesional
Indonesia.
Dikemukakan Nurhayati bahwa secara garis besar permasalahan
umum kemiskinan meliputi beberapa hal. Diantaranya, belum akuratnya data
penduduk miskin. Perencanaan program yang masih lemah. Hal ini dapat dilihat
dengan belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program atau
kegiatan. Serta masih dijumpai adanya ego sektoral diantara SKD. Oleh karena
itu, diperlukan adanya optimalisasi peran tim koordinasi penanggulangan
kemiskinan (TKPK) propinsi dan kabupaten/kota, untuk mengendalikan pelaksanaan
program.
Belum teratasinya masalah kemiskinan, sambungnya, mendorong
pemerintah daerah melalui TKPK kabupaten/kota, untuk menyusun strategi
penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD). Untuk mengimplementasikan perwujudn
percepaan penanggulangan kemiskinan, dibutuhan kerangka menejerial untuk menterjemahkan
kebijakan dan strategi ke dalam langkah konkrit. SPKD memerlukan pendekatan
terpadu, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan
berkesinambungan.
Untuk itu diperlukan penekanan lebih lanjut melalui
pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan terarah, dalam bentuk pengarustamaan
anggaran dan kebijakan. Tidak hanya terbatas pada antar sektor, tetapi
juga antara pemerintah pusat dan daerah.
Diakui bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dilaksanakan, seiring
peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini mendukung
pembangunan ekonomi yang berkualitas. Merujuk hal itu, diharapkan dapat
sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Jawa Tengah 2008-2013.
Bupati Purworejo pada kesempatan itu mengungkapkan
bahwa kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh
berbagai faktor yang saling berkaitan. Antara lain tingkat pendapatan,
kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis,
gender, dan kondisi lingkungan.
Dalam konteks Kabupaten Purworejo, program-program
penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, menjadi salah satu
prioritas. Selain program-program penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber
dari APBN maupun APBD Provinsi, seperti Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri (PNPM), Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan
(PUAP), Program Infrastruktur Pedesaan (PPIP), Kredit Usaha Rakyat (KUR),
Pemerintah Kabupaten Purworejo juga meluncurkan program Pemberdayaan Potensi
Kesejahteraan Sosial Masyarakat (P2KSM).
Program P2KSM merupakan program yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Purworejo secara terpadu dan berkesinambungan dalam bentuk
fasilitasi kegiatan pemberdayaan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat
guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Fasilitasi kegiatan
yang dimaksud meliputi penyediaan dana bergulir sebagai modal kerja usaha
ekonomi rakyat dan penyediaan tenaga pendampingan. Program P2KSM dimaksudkan
untuk memberdayakan potensi usaha ekonomi produktif masyarakat guna
meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
“Sebenarnya sudah banyak anggaran yang diperuntukkan program
penanggulangan kemiskinan. Namun kenyataannya jumah masyarakat miskin terus
bertambah. Yang salah siapa, karena paradigmanya sudah berubah, sehingga
indikator kemiskinan juga berubah. Angka kemiskinan di Purworejo pernah tinggi
bahkan diatas propinsi, namun kini bisa turun biasa-biasa saja,” katanya.