Bekas Gedung SD Baledono IV Dibiarkan Mangkrak

Sejak di regruping dengan Sekolah Dasar (SD) Negeri  Baledono III sekitar tahun 2005, bekas gedung SDN IV Purworejo atau yang lebih dikenal SD Inpres kini kondisinya memprihatinkan. Bangunan gedung SD yang terletak di kelurahan Baledono, Kecamatan/Kabupaten Purworejo tersebut sebagian sudah ambruk dan tidak bisa dipakai lagi. Dari enam lokal yang ada dua diantaranya atapnya ambrol. Sedang lokal lainya juga sudah rusak parah dan rawan ambruk.

Namun demikian hingga kini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo belum mengambil tindakan. Padahal, jika hal kondisi dibiarkan berlarut-larut akan membahayakan warga sekitar. Bahkan tidak menutup kemungkinan dapat membahayakan jiwa warga yang rumahnya berdekatan dengan sekolah itu. “Jika ada hujan deras dan angin kami takut dan was-was gedung itu roboh menimpa rumah warga,” kata salah seorang warga yang rumahnya berdekatan dengan sekolah itu.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Dinas pendidikan dan Kebudayaan Purworejo, Sri Suharni mengatakan, sampai saat ini eks gedung SDN IV Baledono belum diserahkan kepada pihaknya oleh SDN Baledono III selaku pengelolanya. Karena belum ada penyerahaan maka pihaknya menganggap sekolah tersebut masih dipergunakan pihak sekolah. “Selama belum diserahkan oleh pihak pengelola maka kami menganggap gedung itu masih digunakan pihak sekolah,” jelasnya.

Sri Suharni mengatakan, aset sekolah hasil regruping tetap menjadi tanggung jawab pihak pengelola selama belum diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebuadayaan Purworejo. “Namun jika sudah diserahkan akan kami teruskan ke bagian umum Dinas pendidikan agar diinventarisir,” ucapnya.

Pemkab Berikan Penghargaan Untuk Masyarakat Berprestasi

Momen Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Tahun 2013, digunakan Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat berprestasi. Penghargaan berupa uang itu, diserahkan Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, pada upacara  Harkitnas di alun-alun Purworejo, Senin (20/5).

Penghargaan masyarakat berprestasi tahap I ini, diberikan kepada 25 orang/regu, dengan jumlah total Rp 42 juta.  Masing-masing jumlahnya variatif, sesuai dengan level dan peringkat kejuaraan.

Penghargaan diberikan antara lain kepada Ngaderi yang meraih juara 2 nasional lomba petugas operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa, berupa uang senilai Rp 3 juta. Sedangkan Yogi Nurwidiatmoko  yang meraih juara 3 nasional kejuaraan tenis meja, mendapat uang Rp 2,5 juta. Selain keduanya, 23 orang lainnya yang meraih juara I sampai III tingkat Provinsi Jawa Tengah. Juara I mendapat Rp 2 juta, juara II Rp 1,5 juta dan juara III Rp 1 juta.

Bupati Purworejo dalam sambutannya membacakan sambutan Menkominfo Tifatul Sembiring mengajak untuk mengenang kembali bagaimana semangat perjuangan The Founding Fathers kita, agar diambil sebagai teladan bagi generasi muda. Mereka telah berjuang tanpa pamrih, penuh pengorbanan, kesabaran dan keberanian mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini.

“Bagaimana para pejuang telah berhasil membangun kebersamaan dan persatuan antar elemen bangsa. Mengedepankan dialog yang kontruktif bagi pemecahan persoalan bangsa yang dihadapi kala itu. Sehingga problem-problem pelik dibidang, ekonomi maupun sosial ini dapat terpecahkan,” katanya.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi pada abad ke-21 ini bukan lagi dalam bentuk penjajahan, tetapi berupa globalisasi. “Akan diuji daya saing dan keunggulan bangsa ini ditengah-tengah ajang kompetisi antar bangsa. Kondisi dimana tapal batas antar negara seolah pupus. Dimensi ruang dan waktu seakan runtuh. Dunia seakan terasa datar, menjadi satu kesatuan,” ungkapnya.

Wagub Rustriningsih : Masalah Kesehatan Tidak Bisa Diselsaikan Satu Pihak

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Dra Rustriningsih MSi mengungkapkan bahwa hampir setiap minggu dirinya melakukan kunjungan kegiatan kemanusiaan berupa bakti sosial operasi gratis sumbing bibir dan langit-langit bagi masyarakat kurang mampu. “Kegiatan tersebut menginspirasi saya, untuk bisa melakukan kegiatan baksos yang lain. 

Tidak hanya sumbing bibir dan langit-langit saja, tapi bisa lebih lagi seperti mendirikan klinik kesehatan, meningkatkan bidang pertanian, mengembangkan UMKM dan lain-lain, yang tujuannya untuk membantu masyarakat Jawa tengah dalam mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan,” ungkap Rustriningsih pada pembukaan baksos gratis sumbing bibir dan langit-langit di RSU PKU Muhammadiyah Purworejo, Sabtu (18/5).

Rustriningsih mengaku, rencana kegiatan kemanusiaan menjadi bagian yang disiapkan pasca tidak menjabat wakil gubernur, yang habis tugasnya pada 23 Agustus 2013 mendatang. Untuk sumber dana bukan berasal dari APBD atau APBN, tetapi menghimpun dana dengan kerabat dan teman-temannya. Termasuk bentuk dan wadahnya masih digodok, dengan tujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu. “Angan-angan saya bisa terus melanjutkan kegiatan kemanusiaan seperti ini, tidak saja untuk mengentaskan masyarakat kurang mampu, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah,” ungkapnya.

Dikatakan kesehatan masyarakat merupakan masalah yang sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak semata. Sedangkan sampai saat ini, masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum dapat mengatasi masalah kesehatan, akibat keterbatasannya. Misalnya ketidakmampuan secara finansial atau lokasi rumah sakit yang jauh dari tempat tinggal. Sehingga kegiatan baksos ini tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu Direktur RS PKU Muhammadiyah Purworejo dr Ulfah Hidayah MKes mengatakan, operasi gratis ini merupakan kelanjutan operasi yang telah dilakukan satu tahun yang lalu. Operasi saat ini diikuti 39 orangm, ada yang operasi penyempurnaan dan ada pasien baru. Kegiatan ini bekerjasama antara RSU PKU Muhammdiyah dengan Yayasan Permata Sari Semarang dan Disnakertansos Purworejo.

Bupati Purworejo yang diwakili Kepala Disnakertransos Sumharjono S.Sos MM mengatakan bahwa keberadaan rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik, memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah memang telah memiliki berbagai institusi kesehatan mulai dari RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu maupun Poliklinik. Namun demikian dengan berbagai keterbatasan yang ada, institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah itu, belum bisa melayani seluruh lapisan masyarakat secara optimal. “Oleh karenanya, keberadaan rumah sakit - rumah sakit swasta sangat penting dan strategis dalam membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” katanya.

Di sisi lain pihaknya bisa memahami bahwa biaya operasional rumah sakit memang sangat besar, sehingga wajar apabila biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta juga relatif lebih mahal. “Meski demikian, kita semua tentu berharap agar rumah sakit swasta tetap tidak kehilangan misi-misi sosialnya tanpa harus mengorbankan kepentingan bisnis, yang memang dibutuhkan agar rumah sakit swasta dapat senantiasa eksis,” harapnya.

Bazar dan Lomba Warnai 8 Windu SMP Bruderan

Berbagai kegiatan digelar dalam rangka peringatan 8 Windu SMP Bruderan Purworejo. Diantaranya lomba nyanyi, lomba melukis dan pentas seni. Kegiatan yang dipusatkan di aula sekolah setempat itu digelar selama dua hari, tanggal 18 – 19 Mei 2013. Peringatan 8 Windu SMP Bruderan Purworejo dengan tema “Kasih Dalam Budaya Indonesia “ juga dimeriahkan dengan bazar buku dan aneka makanan.

Kepala SMP Bruderan Purworejo, Petrus Sutanto, S.Pd mengatakan, dalam usia 8 windu kini SMP Bruderan bisa dibilang tidak muda lagi. Namun demikian sekolah yang menganut budaya kasih itu masih tetap eksis meski tak segermelap dulu. “Yang patut dibanggakan dari sekolah ini adalah spirit of charity yang dibangun antar semua keluarga besar SMP Bruderan,” kata Petrus Sutanto.

Menurutnya, melalui momentum dan semangat 8 Windu dia akan terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Bruderan. “Pendidikan yang kami tawarkan tidak hanya sekedar mengedepankan aspek kognitif saja, melaikan juga menyangkut kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan etika,” tambah Petrus.

Sementara itu, Bupati Purworejo Mahsun Zain mengatakan, sejak berdirinya sampai sekarang SMP Bruderan merupakan salah satu aset berharga bidang pendidikan di Kabupaten Purworejo. Dalam usianya yang telah mencapai 64 tahun, SMP Bruderan Purworejo sudah banyak melahirkan orang-orang sukses di bidangnya masing-masing. “Seiring bertambahnya usia, kita berharap eksistensi SMP Bruderan Purworejo akan semakin kokoh,” kata Mahsun Zain.

Yang menarik, sewaktu berangkat untuk menghadiri Peringatan 8 Windu, Bupati Purworejo berjalan kaki dari Pendopo Kabupaten menuju SMP Bruderan dengan diiringi Drum Band sekolah. Dalam kesempatan itu bupati juga berkenan menyaksikan atraksi Drum Band SMP Bruderan yang terkenal kompak dan rancak dalam memainkan irama.

Purworejo Masuk Nominasi Lomba Arsip Jawa Tengah

Pengelolaan arsip di desa Plipiran Kecamatan Bruno, masuk nominasi 6 besar dalam lomba tertib arsip tingkat Provinsi Jawa Tengah. Untuk menentukan juaranya, tim penilai berkunjung ke Kabupaten Purworejo, dan diterima Bupati Drs H Mahsun Zain MAg, di peringgitan, Kamis (16/5). Selain tertib arsip desa, juga dilakukan penilaian  lembaga kearsipan daerah, yakni di Kantor Arpusda, Kantor LH dan DPPKAD. Dalam kesempatan itu, Bupati berharap Purworejo bisa meraih juara dan mewakili Jawa Tengah di tingkat nasional. “Dengan menjadi juara, kita berharap akan dibangunkan depo arsip yang lebih representatif,” katanya.

Sementara itu, Asisten III Sekda Drs Sigit Budimulyanto MM yang mendampingi tim penilai di lokasi penilaian mengungkapkan, Pemkab Purworejo sangat menyadari penting dan strategisnya keberadaan arsip. Karena itu pemkab berusaha semaksimal mungkin dalam pengelolaan arsip, baik melalui berbagai pembinaan maupun pendampingan. “Upaya tersebut terbukti dengan diraihnya sejumlah prestasi terkait kearsipan, yang berhasil diraih Kabupaten Purworejo dalam beberapa tahun terakhir ini,” ungkapnya.

Ia juga berharap tim penilai bisa menemukan berbagai keunggulan dalam pengelolaan arsip di Desa Plipiran maupun SKPD pembina dan pendukung. “Kami percaya apabila bisa menjadi juara di tingkat Jawa Tengah, pengelolaan arsip di Kabupaten Purworejo akan mampu meraih prestasi saat mewakili Jawa Tengah pada level yang lebih tinggi lagi,” katanya.

TMMD Sengkuyung Dipusatkan di Desa Kalijering

Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I tahun 2013 Kabupaten Purworejo, dipusatkan di desa Kalijering Kecamatan Pituruh. Upacara pembukaan TMMD dipimpin oleh Dandim 0708 Purworejo  Letkol Inf Ary Sundoro Ssos, ditandai dengan penyerahan alat kerja, Selasa (14/5). Dansatgas Perwira Seksi Teritorial Kapten Inf Bambang Wahyudi dalam laporannya mengungkapkan, TMMD Sengkuyung tahap I tahun 2013 dilaksanakan selama 20 hari mulai tanggal 14 Mei sampai 3 Juni 2013. Sasaran pembangunan fisik pokok berupa rabat beton jalan desa sepanjang 1.600 meter dan lebar 80 CM X 2.

Pembangunan fisik lainnya berupa pembersihan saluran air kanan kiri jalan. Sasaran fisik tambahan berupa rehab rumah warga sebanyak 15 unit dan penghijauan lingkungan dengan menanam pohon trembesi, pete, jati, beringin dan pucang masing-masing sebanyak 300 batang. Kemudian menanam pohon cengkeh dan aren 1.000 batang, serta pohon albasia sebanyak 1.200 batang.

Sasaran non fisik berupa penyuluhan bidang pertanian dan kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan industri, kamtibmas, agama, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, PBA, pemutaran film dan pasar murah. Sebelum pelaksanaan, telah dilaksanakan pra TMMD selama 30 hari yaitu tanggal 13 April sampai 12 Mei 2013.

Kegiatan TMMD tahun ini direncanakan menghabiskan dana sebesar Rp 215 juta yang berasal dari APBD Propinsi Rp 113 Juta, APBD Kabupaten Rp 60 Juta dan dari swadaya masyarakat desa Kalijering sebesar Rp 42 juta. Pengerahan tenaga kerja setiap hari berjunlah 133 personil yang terdiri dari TNI 40 orang, Polri 5, Bapermades 3, Bappeda 4, tim tehnis 6 dan dari masyarakat sebanyak 75 orang.

Kepala Staf Angkatan Darat Jendral TNI Pramono Edhie Wibowo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Dandim 0708 Purworejo Letkol Inf Ary Sundoro SSos mengungkapkan, program TMMD yang dilaksanakan cecara rutin dua kali dalam setahun ini merupakan program terpadu lintas sektoral yang melibatkan TNI, kementrian, lembaga pemerintah non kementrian dan pemerintah daerah serta segenap lapisan masyarakat. Kegiatan TMMD ini diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, pulau pulau kecil terdepan, perkotaan yang belum tersentuh oleh pembangunan dan kumuh, serta daerah lain yang terkena bencana.

Disampaikan pula bahwa salah satu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang, adalah membantu tugas pemerintah di daerah. “Sebagai bagian dari komponen masyarakat, TNI tetap konsisten untuk membantu kesulitan rakyat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya masyarakatnya,” katanya.

90 Anak Putus Sekolah Dapat Motivasi

Sebanyak 90 orang anak putus sekolah, mendapat pendidikan motivasi, agar ada keinginan kuat untuk kembali ke pendidikan. Mereka akan diberikan motivasi, pedidikan akademis dan non akademis selama satu bulan. Selama menerima pendidikan, meraka diasramakan dan didampingi sarjana pendamping yang telah mendapat patihan terlebih dahulu.

Hal tersebut terungkap dalam acara pembukaan program Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), Selasa (14/5). Acara dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Purworejo, Sumharjono SSos, di aula Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah (PAYM) “Danukusumo” Kelurahan Kledung Kradenan. Seusai pembukaan, peserta mendapat pengarahan dan motivasi yang disampaikan Dinas Pendidikan, Polres, Kantor Kementrian Agama, dan pimpinan perusahaan.

Kepala Dinas Nakertransos Sumharjono, mengungkapkan bahwa tujuan kegiatan tersebut antara lain untuk memotivasi anak agar mempunyai keinginan kuat untuk kembali ke pendidikan. Disamping mempersiapkan anak kembali ke sekolah dengan memberi pelajaran yang dibutuhkan, agar mereka siap kembali ke sekolah. Selama masa pendampingan, anak akan dinilai sesuai minat dan kemampuannya, untuk direkomendasikan mengikuti pendidikan selanjutnya.

Peserta sebanyak 90 orang anak, yang berasal dari 10 kecamatan. Terdiri dari 53 laki-laki,  perempuan 37 orang. Dari jumlah tersebut 66 orang anak usia SD, 24 anak usia SMP. Mereka mendapat pendidikan selama satu bulan, diasramakan di PAYM Danukusumo. Hingga empat bulan kedepan, peserta akan mendapat uang saku Rp 250.000/ bulan/ anak. Selama mendapat pendidikan, mereka akan didampingi sembilan orang sarjana pendamping, yang telah dibekali pelatihan.

Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Drs Basuki Raharjo, menyatakan bahwa usia 7-12 merupakan usia sekolah. Pemerintah memprogramkan wajb belajar dasar SD ditambah SMP. Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Sehingga pemerintah dilarang memungut biaya. Untuk membayai operasional pendidikan, pemeritah memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Pendidikan dikelompokkan berdasarkan jenjangnya. Usia 0-6 tahun termasuk pendidikan anak usia dini. 7-15, merupakan masa anak-nak. Usia ini diwajibkan mengkuti pendiikan dasar. Usia 15-18, awal masa remaja. 19-21, masa tengah-tengah. 21-25 tahun masa akhir remaja.

Menurutnya, menempuh pendidikan bisa melalui pendidikan formal dan non formal. Bila usia memungkinkan, menempuh pendidikan formal di sekolah-sekolah. Namun bila tidak memungkinkan, seperti karena usia, bisa menempuh pendidikan non formal. Misalnya kejar paket A,B dan C. Setelah usia 25 tahun, memasuki dunia kerja. Pada usia ini anak dipersiapkan untuk menekuni bidang prosesinya.

PN Purworejo Gagal Eksekusi Tanah Sengketa

Pengadilan Negeri (PN) Purworejo gagal mengeksekusi tanah milik Mad Jadid warga Senepo Seleman Timur RT 002 RW 002, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Selasa (14/5). Gagalnya eksekusi karena ada perlawanan dari pihak pemilik yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan Selatan (YLPKK) cabang Kutoarjo.

Perwakilan YLPKK, Kewuh Heru Praseto Jati mengatakan, dasar gugatan perlawanan terhadap eksekusi tanah dan bangunan SHM No. 02659 luas 227 m2 atas nama Mad Jadid yang telah dibalik nama atas nama Agusli warga Siyono Kidul RT 043 RW 008 Desa Logandeng Kecamatan Playen, Gunung Kidul dinilai cacat hukum. Sebab, berdasarkan risalah lelang No 629/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang dijual secara sepihak oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) UlaMM cabang Kutoarjo dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Purwokerto sebesar Rp. 80.500.000 dibawah harga pasar yang berlaku pada saat itu, sehingga konsumen merasa dirugikan. “Selain itu, pada saat pelaksanaan lelang perjanjian kredit antara Mad Jadid dengan pihak PT. PNM UlaMM cabang Kutoarjo belum jatuh tempo,” kata Heru.

Dijelaskan, Mad Jadid terkait hutang dengan PT. PNM UlaMM sebesar Rp 75 juta dengan agunan Sertifikat tanah seluas 227 m2 atas nama Mad Jadid dengan angsuran Rp. 3.358.350 selama 36 bulan. Namun karena Mad Jadid dianggap ingkar janji dengan menunggak angsuran selama enam bulan maka melalui perantara  KPKNL Purwokerto pihak PT. PNM UlaMM melelang tanah tersebut dengan harga Rp.80.500.000 dan dimenangkan oleh Agusli warga Gang Selarik RT.001 RW. 10 Kutoarjo. 

Oleh karena itu, lanjut heru, bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit No. 050/PK-UlaMM/KTRJ/VIII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan perubahannya No. 066/PK-UlaMM/WNGN/Viii/2011 konsumen Mad Jadid telah memberikan kuasa untuk pembebanan hak tanggungan (SKMHT) dengan akad No. 630/2011 tanggal 23 Agustus 2011 adalah tidak sah dan cacat hukum maka pembebanan hak tanggungan tersebut juga tidak sah.

“Dengan demikian maka dengan sendirinya lelang eksekusi hak tanggungan yang diselenggarakan KPKNL Purwokerto atas permintaan PT. UlaMM juga tidak sah atau cacat hukum,” papar Heru. Dengan gagalnya eksekusi tersebut kedua belah pihak kemudian melakukan mediasi. Sebelum pelaksanaan eksekusi, suasana cukup menegangkan. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sejumlah aparat dari Polsek Kutoarjo diterjunkan di lokasi eksekusi.

Harlah Fatayat NU ke-63 Dihadiri Ribuan Kader

Peringatan hari lahir (Harlah) Fatayat Nadlatul Ulama ke – 63 yang dipusatkan di Masjid Baiturrahman Desa Candisari Kecamatan Banyuurip Minggu (12/5) dihadiri ribuan kader. Para kader berasal dari ranting, anak cabang dan cabang. Acara juga dihadiri Ketua Pengurus Wilayah Fatayat NU Khizanaturrahman, Anggota DPR RI Abdul Kadir Karding dan pengurus NU maupun Ansor.

Dalam kesempatan itu Abdul Kadir Karding mengatakan, organisasi Fatayat adalah aset berharga bagi bangsa Indonesia. Karena itu sudah selayaknya Fatayat mendapat perhatian dari pemerintah. “Fatayat memiliki posisi penting yang semestinya diperhatikan oleh pemerintah, “ kata Abdul Kadir Karding.

Sementara itu, Ketua PW Fatayat NU Khizanaturrahman meminta doa restu kepada para kader Kabupaten Purworejo terkait pencalonannya menjadi DPD dari Provinsi Jawa Tengah. “Tekad saya ingin memperjuangan aspirasi kaum perempuan, utamanya anggota Fatayat,” ujar Khazanaturrahman.

Musik Hadroh Akan Dilombakan Dalam Harkop

Dalam rangka memeriahkan Hari Koperasi (Harkop) ke 66 tahun 2013, panitia akan mengadakan lomba kesenian. Musik hadroh berpeluang besar ikut diperlombakan dalam rangka Harkop ke 66 tahun 2013 Kabupaten Purworejo. Mengingat hampir semua desa memiliki grup musik yang bernuansa Islami itu.

Hal tersebut terungkap dalam rapat pembentukan panitia peringatan Harkop, belum lama ini, di gedung Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Purworejo, jl Kyi Brengkel. Hadir pada acara tersebut, Ketua Dekopinda Purworejo H Imam Abu Yusuf SH, Kabid Koperasi dan UKM pada Disperindagkop Kenik Wahyuningsih SH, dan seluruh ketua gerakan koperasi di Kabupaten Purworejo.

Musik hadroh, menarik perhatian panitia untuk ikut diperlombakan, dengan berbagai pertimbangan. Diantaranya, hampir semua desa memiliki grup musik tersebut. Saat ini ibu-ibu sangat antusias berlatih alat musik tersebut, bahkan dalam satu desa ada yang memiliki lebih dari satu grup. Peringatan agar benar-benar tepat sasaran yaitu masyarakat luas, sebagai upaya sosialisasi perkoperasian.

Untuk peserta, panitia belum ada keputusan. Apakah seluruh wilayah Kabupaten Purworejo, atau hanya se eks Kawedanan Kemiri. Mengingat peringatan ini kali, akan dipusatkan di Kecamatan Kemiri. Terkait masalah teknis perlombaan, mekanisme penilaian dan para juri, penitia menunjuk ketua koperasi yang bernaung di Kantor Kementrian Agama. Panitia menilai Kantor Kementrian Agama lebih memahami hal tersebut. Panitia rencananya akan memberikan tropi dan hadiah berupa uang pembinaan kepada para juara.

Kegiatan lain antara lain, gerak jalan masal. Peserta terbuka untuk umum, dan tidak dipungut biaya. Panitia akan menyediakan berbagai hadian dan puluhan dor prize. Kemudian pasar murah, yang rencana akan digelar selama tiga hari. Pada acara tersebut, juga akan diserahkan sekitar 400 paket sembako gratis kepada masyarakat kurang mampu. Calon penerima akan dikoordinasikan dengan para kepala desa setempat. Untuk kebutuhan pasar murah, panitia akan menyediakan 40 kapling secara cuma-cuma, kecuali sponsor. Peserta dari UMKM dan koperasi dipersilahkan memanfaatkan hal tersebut untuk mempromosikan produknya.

Pada kesempatan tersebut, H Imam Abu Yusuf, yang saat ini juga menjadi salah satu pengurus Dekopinwil Jateng, meminta agar kegiatan dalam rangka peringatan Harkop tahun ini lebih simpel, tetapi mengena sasaran. Setidaknya memegang tiga prinsp, yaitu efisien, ekonomis dan efektif. Kegiatan tidak terlalu mewah, cukup sederhana tapi tidak mengurangi makna. Panitia hendaknya melibatkan masyarakat luas, sebagai ajang sosialisasi perkoperasian.

Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa, semenjak dilakukannya amendemen UUD 1945 hingga keempat kalinya, keberadaan koperasi seperti dibonsai. Saat amandemen ketiga kalinya, koperasi masih tercantum kendati di dalam pasal penjelasan. Namun setelah amandemen ke empat, koperasi semakin tidak jelas lagi. “Hingga yang terjadi dilapangan, tidak adanya satu pun bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak yang diserahkan koperasi.

Saat ini, koperasi harus bersaing dengan badan-badan usaha milik swasta. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian Indonesia mengarah ke kapitalis. Bukan ekonomi kerakyatan lagi. Padahal bentuk bangun yang cocok untuk perkonomian Indonesia yaitu koperasi. “Sehingga dalam peringatan kali ini, saya harap melibatkan masyarakat banyak, sebagai ajang sosialisasi perkoperasian. Harapannya agar koperasi kedepan tidak diambil alih kaum kapitalis” pintanya.

Meriah, Pawai Riyaya Undhuh –Undhuh GKJ Purworejo

Arak-arakan dalam rangka perayaan Sukuran Riyaya Undhuh-undhuh yang di gelar Gereja Kristen Jawa (GKJ) Purworejo  Sabtu (11/5) berlangsung menarik dan meriah. Sedikitnya 16 kelompok perwakilan dari GKJ se Kabupaten Purworejo ikut ambil bagian dalam pawai tersebut.

Masing-masing kelompok menampilkan kreasinya dalam menghias kendaraan yang digunakan dengan berbagai hasil pertanian. Arak-arakan juga dimeriahkan dengan penampilan sejumlah group kesenian seperti Kuda Lumping, Dolalak dan Rampak Buto.

Sebelum berangkat para peserta berkumpul di SMK Kristen Penabur Purworejo. Peserta dilepas oleh Bupati Purworejo Mahsun Zain. Dalam kesempatan itu orang nomor satu di Purworejo ini memberikan apreasi yang tinggi terhadap kegiatan tersebut dan berharap agar dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Selanjutnya arak-arakan bergerak ke timur menyusuri  jalan dr Setia Budi.

Selanjutnya melewati jalan KH Ahmad Dahlan dan berakhir di halaman GKJ Purworejo di jalan Kol. Sugiono. Sepanjang rute yang dilalui group kesenian menampilkan atraksi sehingga warga sangat antusias menyaksikan tontonan gratis itu. Menurut panitia, hasil panen raya undhuh-undhuh itu akan dijual kepada warga dalam kegiatan pasar murah di halaman GKJ Minggu (12/5).

Jelang Pilgub Jateng, Suasana Masih Adem Ayem

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muslikhin Madiani menilai bahwa sampai dengan memasuki masa kampanye, penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 suasananya masih adem ayem. Tidak ada suasana hingar bingar dibanding penyelenggaraan Pilgub di lain daerah.

Penilaian itu diungkapkan Muslikhin Madiani di hadapan ratusan anggota Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Purworejo, di pendopo kabupaten, Selasa (7/5). Sebelum pembekalan, dilaksanakan apel siaga dan pawai mengelilingi alun-alun Purworejo.

Menurut Muslikhin, suasana adem-ayem ini dimungkinkan sesuai kerakter masyarakat Jawa Tengah yang kondusif. Suasana tersebut menurut analisisnya ada dua penyebab. Pertama, bersamaan dengan pendaftaran calon legislatif. Sehingga parpol disibukan dengan pendftaran calon legislatif.

Kedua, kesiapan parpol untuk mengusung pasangan calon, memasuki masa injuri time atau batas akhir pendaftaran. “Namun demikian, program dan tahapan tetap berjalan sesuai aturan,” tandasnya.

Menyinggung logistik, ia menyatakan bahwa dari 1.559 kebutuhan kotak suara, sudah tersedia. Pihaknya telah mempersiapkan beserta surat suara dan kelengkapan lainnya. “Dalam pelaksanaan Pilgub, kebutuhan logistik lebih ringan dari pada Pemilu Legislatif,” ungkapnya.

Dijadwalkan pendistribusian dari KPU ke PPK pada tanggal 22 Mei. Kemudian 23-24 Mei dari PPK ke PPS, sehingga pada 25 Mei kotak suara sudah sampai di desa/kelurahan. Baru 26 Mei pagi, kotak suara beserta isinya, akan dikirim ke tempat pemungutan suara (TPS) dengan pertimbangann faktor keamanan.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purworejo, Gunarwan, menginformasikan bahwa kegiatan diikuti 48 anggota Panwascam dan 496 PPL. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pengawasan kampanye Pilgub 2013 yang akan berlangsung mulai 8 Mei hingga 14 hari kedepan. Sekaligus pengawasan pendistribusian logistik, hingga pelaksanaan Pilgub 26 Mei mendatang, sampai tahapan Pilgub lainnya.

Dikemukakan lebih lanjut bahwa kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat, yang dilaksanakan secara betanggungjawab. Dalam kampanye, dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk NKRI. Disamping itu, dilarang melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI. Menghina seseorang, SARA, dan calon peserta lain. Juga dilarang menghasut dan mengadu domba, baik perseorangan atau masyarakat dan mengganggu ketertiban.

Ia minta kepada pasang calon, tidak melibatkan pegawai negeri sipil (PNS) TNI/POLRI, perangkat desa. Ia juga memuji atas peran aktif Bupati Purworejo yang telah menerbitkan surat edaran tentang netralitas PNS. Bupati juga telah mengeluarkan peraturan tentang tempat yang boleh atau dilarang untuk kegiatan kampanye dan pemasangan atribut.

“Marilah kita kawal kegiatan kampanye Pilgup Jawa Tengah 2013 dengan cermat, santun namun tegas. Lakukan pencegahan dini. Kedepankan pengawasan secara preventif, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita iginkan. Berilah peluang atau hak yang sama kepada semua pasang calon. Lindungi hak-hak masyarakat untuk menentukan pilihan sesuai hati nuraninya, tanpa adanya tekanan dalam bentuk apapun”, ajaknya.

Tari Ndolalak Kolosal Meriahkan Hardiknas

Sekitar 500 penari ndolalak, memeriahkan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2013 tingkat Kabupaten Purworejo, yang digelar di alun-alun Purworejo, Kamis (2/5). Selain itu, juga dilakukan penyerahan penghargaan Satya Lencana Karya Satya kepada 20 PNS, penghargaan guru berprestasi, serta pengukuhan bunda PAUD dari 16 kecamatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg bertindak selaku inspektur upacara, yang juga dihadiri unsur Forum Pimpinan Daerah dan tamu undangan. Sedangkan peserta upacara terdiri dari para siswa dari semua jenjang pendikan, serta dari unsur dinas/instansi.

Dalam sambutannya yang dibacakan Bupati Purworejo, Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan Muhammad Nuh, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas persoalan penyelenggaraan Ujian Nasional tahun pelajaran 2012/2013. “Hal ini harus kita jadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat,” katanya.

Diungkapkan pula bahwa sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, mulai tahun pelajaran 2013/2014 akan diterapkan Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah secara bertahap dan terbatas. Bertahap, berarti kurikulum tidak diterapkan di semua kelas di setiap jenjang, tetapi hanya di kelas 1 (satu) dan kelas 4 (empat) untuk jenjang SD, dan kelas 7 (tujuh) untuk SMP, serta kelas 10 (sepuluh) untuk SMA dan SMK. Terbatas diartikan bahwa jumlah sekolah yang melaksanakannya disesuaikan dengan tingkat kesiapan sekolah.

Kurikulum 2013 ini menurutnya, dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. “Hal ini penting dalam rangka antisipasi kebutuhan kompetensi abad 21 dan menyiapkan generasi emas 2045,” tandasnya.

Purworejo Mendapat Opini WTP

Kerja keras jajaran Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam bidang pengelolaan keuangan, membuahkan hasil memuaskan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purworejo dari APBD tahun 2012, mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu diserahkan langsung oleh Ketua BPK Perwakilan Jawa Tengah Ignatius Bambang Adiputranta SH MSi kepada Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg di kantor BPK, Selasa (30/4). Ikut mendampingi bupati Ketua DPRD Yuli Hastuti dan Kepala Inspektorat Drs Pram Prasetya Achmad MM.

Bupati Purworejo mengaku bersyukur akhirnya Kabupaten Purworejo mendapat opini WTP dari BPK. "Target kami sebenarnya tahun 2014, tapi alhamdulillah sudah bisa terealisasi lebih cepat tahun 2013 ini," ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa opini WTP itu sama sekali di luar prediksinya. Saat mendapat undangan untuk menerima LHP di Semarang, dia menduga Kabupaten Purworejo masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. "Ternyata malah mendapat WTP. Benar-benar di luar dugaan," katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Yuli Hastuti. Dikatakan, opini WTP itu berhasil diraih berkat sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang membangun kemitraan kerja yang produktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Opini WTP ini harus dipertahankan," katanya.

Kepala Inspektorat Drs Pram Prasetya Achmad MM menambahkan, ada empat kriteria sehingga Kabupaten Purworejo mendapatkan opini WTP. Yakni laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan, laporan keuangan telah memenuhi kriteria kecukupan pengungkapan, laporan keuangan telah memenuhi kriteria kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta laporan keuangan juga telah memenuhi efektifitas sistem pengendalian intern.

Ditambahkan, opini WTP tersebut diraih setelah Pemkab Purworejo benar-benar membenahi serta melaksanakan rekomendasi BPK dari hasil audit terhadap APBD 2011 lalu. Di samping itu, satuan kerja terkait juga mengoptimalisasikan penyajian laporan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.

Menurutnya, WTP itu diraih berkat kerja keras semua pihak, baik itu kepala SKPD, bendahara, serta pengurus barang, dan para pelaksana teknis. "Memang ada beberapa catatan dan rekomendasi dari BPK. Tentu akan kami laksanakan dan diperbaiki dalam penyusunan laporan keuangan dari APBD tahun 2013 ini," katanya.

FASI Tahun 2013 Semarak

Kekhawatiran tidak susksesnya penyelenggaraan Festival Anak Soleh Indonesia (FASI) Kabupaten Purworejo tahap II tahun 2013, akhirnya terjawab. Semula dikhawatirkan pesertanya sedikit, karena telah diselenggarakan FASI tahap I tahun 2012 lalu. Namun ternyata pesertanya cukup banyak, karena semua kecamatan mengirimkan pesertanya.

Hal tersebut diungkapkan salah satu panitia penyelenggara FASI tahap II, Minggu (28/4), di kompleks Madrasah Aliyah Negeri (MAN), Jl Brigjen Katamso. FASI tahap II, dibuka Kepala Bidang Kurikulum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Drs Ery Prayitno MM. FASI berlangsung sehari, memperlombakan tingkat Taman Kanak-kanak Al Quran (TKA). Sedangkan tingkat TPQ dan TPA, diselenggarakan 2012 lalu.

Pemenang lomba, nantinya akan mewakili Kabupaten Purworejo pada ajang yang sama di tingkat provinsi. Sedangkan di tingkat nasional, rencananya akan diselenggarakan bulan Juni mendatang. Penyelenggaraan kali ini meperlombakan 7 cabang, termasuk cabang baru yaitu lomba hadroh.

Untuk cabang sholat berjamaah, hanya diselenggarakan hingga tingkat provinsi. Sementara hadroh yang baru kali pertama diperlombakan di Kabupaten Purworejo, di tingkat provinsi tidak dipelombakan. Sehingga nantinya, pemenang hanya sampai di tingkat kabupaten, dan tidak diikut sertakan ke tinkat provinsi maupun pusat.

Kepala SMP Negeri 2 Purworejo Dilaporkan ke Dewan

Diduga telah menarik sumbangan sekolah, Kepala SMP Negeri 2 Purworejo akan dipanggil Komisi D DPRD Kabupaten Purworejo. Pemanggilan tersebut menyusul adanya surat pengaduan yang mengatasnamakan wali murid SMP Negeri 2 Purworejo yang mempertanyakan diwajibkannya sumbangan sukarela bulanan oleh pihak sekolah melalui Paguyuban Wali Murid.

“ Selaku komisi yang membidangi masalah Kesejahteraan Rakyat, kami siap menyelesaikan permasalahan tersebut,” kata Ketua Komisi D DPRD Purworejo, Zusron.

Dijelaskan, Keputusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa sekolah berlabel RSBI telah dihapuskan dan kembali menjadi sekolah reguler. Untuk SMP sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya dari wali murid karena sudah dianggarkan lewat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Karena itu rencananya Sabtu mendatang pihak sekolah akan kami undang untuk menyelesaikan masalah ini, “kata Zusron.