Kabupaten Purworejo “Daerah Merah” Kasus Pencabulan

Kabupaten Purworejo merupakan “daerah merah” kasus tindak pidana pencabulan, dibanding tindak pidana lainnya. Lebih memprihatinkan lagi pelaku atau korbannya bahkan kedua-duanya, masih dibawah umur. Padahal Kabupaten Purworejo akan mencanangkan tahun 2014 sebagai kabupaten layak anak.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) pada Kejakasaan Negeri Purworejo, Nila Andriani SH, saat menyampaikan materi pada pembinaan teritorial di aula Kecamatan Bagelen, Rabu (27/3). Acara diikuti kepala desa dan ketua BPD se Kecamatan Bagelan. Penyampai materi, dari anggota Forum Pimpinan Daerah, yang dipimpin Sekretaris Daerah Drs Tri Handoyo MM.

Dikemukakan oleh Nila Andriani yang juga salah satu jaksa di Kejari Purworejo, bahwa setiap hari setidaknya ia menyidangkan tiga kasus tidak asusila di pengadilan. “Itu baru saya, belum lagi jaksa yang lain. Saya sampai bosan, tiap hari hanya menyidangkan itu-itu saja,” katanya.

Salah satu kecamatan yang menjadi daerah merah antara lain Kecamatan Bagelen. Ia mengaku sering kali melakukan pengarahan terkait hal itu pada setiap acara, termasuk di Kecamatan Bagelen. Namun baru tiga bulan berlalu dari Kecamatan Bagelen, sudah terjadi kasus tindak asusila yang terjadi di salah satu desa di kecamatan tersebut.

Terhadap meraknya kasus tersebut, ia minta agar kepada kepala desa untuk ikut berpartisipasi melakukan pembinaan kepada warganya. Demikian juga kepada orang tua, agar selalu mengawasi gerak-gerik anaknya. Salah satu penyebab, banyaknya anak-anak memilkii hand phone. Kendati diakui keberadaannya sangat perlu, namun bila salah penggunaan berakibat negatif.

Disamping itu ia berpesan, agar apabila ada kasus yang melibatkan anak dibawah umur, hendaknya bisa diselesaikan di desa. “Jangan setiap kasus harus diselesaikan di pengadilan. Akibatnya masa depan anak lebih suram, karena harus dipenjara,” katanya.

Hal yang sama juga diakui Kristian Wibowo, salah satu hakim di Pengadilan Negeri Purworejo. Menurutnya, kasus tindak asusila yang melibatkan anak dibawar umur di Kabupaten Purworejo sangat tinggi. Ia yang sudah bertugas di beberapa wilayah temasuk di luar Jawa, mengaku heran dengan banyaknya kasus asusila yang terjadi di Purworejo. Disamping kasus asusila, di Purworejo didominasi kasus perjudian.

Diresmikan, Hasil PNPM-MPd Kecamatan Butuh

Hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun 2012 Kecamatan Butuh diresmikan. Kegiatan senilai Rp 786.716.000 yang tersebar di 17 desa, diresmikan Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Kabupaten Purworejo, Sabtu (23/3). Peresmian ditandai penandatanganan prasasti, yang dipusatkan di Desa Tlogorejo.

Kegiatan sarana prasarana berupa rabat beton, saluran irigasi, gedung TK. Hasil kegiatan di Desa Tlogorejo sebagai pusat peresmian berupa rabat beton dengan ukuran 880 X 1,6 meter. Peresmian ditandai penggutingan untaian bunga oleh Kepala Bapermasdes Drs Murwanto.

Camat Butuh Drs Wahyu Jaka Setyanta, mengungkapkan bahwa Kecamatan Butuh sebagai sasaran PNPM berjalan tahun ke lima. Ia mengakui dana yang diterimanya masih kecil, dengan jumlah desa 41. Sementara kecamatan lain jumlah desanya lebih sedikit, dana yang diterima lebih besar. “Sehingga desa saling berebut untuk mendapatkan alokasi dana tersebut,” ungkapnya.
Ia mengakui PNPM sagat bermanfaat di masyarakat. Hal itu dapat dilihat hasilnya, berbagai ruas jalan desa saat ini sudah rabat beton. Kondisi seperti ini sangat kecil kemungkinannya apabila hanya mengandalkan swadaya masyarakat. Untuk itu ia berharap, kedepan program tersebut terus berjalan, siapapun presidennya.

Dilaporkan bahwa sampai 2012 total alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) di Kecamatan Butuh Rp 7,05 milyar. Bersumber APBN Rp 5.797.500.000 dan APBD Kabupaten Rp 1.252.500.000. Untuk  2012, dana BLM yang diterima Rp 1,050 milyar. Dana tersebut dimanfaatkan untuk sarpras  Rp 711.993.000, kesehatan Rp 75.723.000, dan SPP Rp 262.284.000. Rinciannya untuk rabat beton sepanjang 4.345 meter di 10 desa, satu unit gedung TK ukuran 6 X 9 meter persegi, 19 paket kegiatan posyandu, dan 20 kelompok simpan pinjam kelompok perempuan (SPP).

Pada September 2012, mendapat tambahan dana bersumber APBD Perubahan senilai Rp 487,5 juta. Dana tersebut digunakan untuk sarpras sebesar Rp 450 juta dengan jenis kegiatan rabat beton sepanjang 2.430 meter di 4 desa, saluran irigasi 1.070 meter di 2 desa. Bidang kesehatan sebesar Rp 21,5 juta, untuk posyandu sebanyak satu paket. Bidang pendidikan Rp 16 juta, berupa pengadaan satu paket APE TK.

Sementara Kepala Bapermasdes Drs Murwanto, pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa PNPM dimulai sejak 2003 lalu, awalnya dengan nama program pengembangan kecamatan (PPK). Di awal pelaksanaan, Kabupaten Purworejo mendapat alokasi dana sebesar Rp 30 milyar. Dari tahun ketahun dana yang dierima  terus menurun, dan tahun 2012 lalu hanya Rp 16 milyar. Jumlah ini diakui Murwanto sangat kecil, dibanding jumlah desa yang sangat besar. PNPM dibagi menjadi dua yaitu PNPM-MPd di 15 kecamatan, dan PNPM Perkotaan di satu kecamatan..

Kegiatan ini sebagai upaya untuk menurunkan kemiskinan, sehingga tiap tahunnya dievaluasi. Pelaksanaan PNPM di Kabupaten Purworejo dinilai berhasil, hal itu dapat diketahui berdasakan hasil pendataan Biro Pusat Statistik. Tahun 2011, angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo turun menjadi 14 %. Namun sayangnya tahun berikutnya naik lagi menjadi 17%.

Diakui, secara kelembagaan PNPM dinilai lebih baik dibanding program lain. Karena mulai dari tingkat kabupaten hingga desa ada lembaganya. PNPM merupakan proyek yang bersifat hibah, sehingga ia minta kepada para kepala desa ikut mengawasi. “Jangan hanya masyarakat bisa menerima program saja, namun tidak bisa mengembangkan. Masyarakat hendaknya ikut merasa handarbeni. Namun sayangnya fenomena yang ada di masyarakat, apabila program terlalu lama, akhirnya masyarakat yang mengelola sembarangan,” ungkapnya.

PRONA 2013 Akan Sertifikatkan 3500 Bidang Tanah

Proyek Nasional Agraria (PRONA) 2013, akan mensertifikatkan 3.500 bidang tanah, yang ditarget selesai pada Desember mendatang. Jumlah tersebut tersebar di 25 desa di Kabupaten Purworejo.

Hal itu diungkapkan Kepala  Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo Drs Sumardiyono SH, pada sosialisasi PRONA 2013, di aula kantor setempat, belum lama ini. Sosialisasi diikuti kepala desa dan camat, yang menjadi sasaran PRONA 2013. Sedangkan narasumber terdiri dari Kabag Pemdes, Kabag Hukum, DPPKAD, Polres, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo.

Sumardiyono menjelaskan bahwa PRONA bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan  murah dalam rangka percepatan pendaftaran diseluruh Indonesia. “Kegiatan ini merupakan pendaftaran tanah dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah,” ujar Sumardiyono.

Dikatakan bahwa dalam PRONA yang digratiskan adalahyang berkaitan dengan pengukuran, pendaftaran, dan penyuluhan. Paling tidak prona ini memberikan keringanan biaya kepada masyarakat “Karena Prona ini manfaatnya banyak, diharapkan masyarakat melalui desa bisa mengurus sertifikat sehingga memiliki jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Kami  ditarget bulan Juni mendatang bisa mencapai 40 persen dan bulan Desember targetnya mencapai 100 persen,” papar Sumardiyono.

Sekretaris Prona Kabupaten Purworejo Sartono APtnh MM menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi stake holders secara hukum administrasi. Selain itu untuk memberikan pemahaman mengenai tindak pidana akibat kesalahan administrasi desa.

Diungkapkan bahwea PRONA sudah berjalan beberapa tahun, tetapi pada kenyataan dilapangan terdapat permasalahan-permasalahan, terutama yang berkaitan pengurusan tanah di tingkat desa. “Sehingga pelaksanaan PRONA tahun 2013 ini, perlu duduk bersama untuk menyatukan persepsi,” ujar Sartono.

Sartono mengungkapkan untuk program PRONA di BPN Purworejo, biaya pengurusan sertifikat sebidang tanah dikenakan biaya lebih kurang Rp. 98.000 terdiri satu set patok, materai, dan foto copi.

Bupati Purworejo Terima Penghargaan Dari Ombudsman RI

Ombudsman Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Bupati Purworejo atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Ketua Ombudsman Hj Azlaini Agus SH, dab diterima oleh Bupati Purworejo Drs Mahsun Zain Mag, Kamis (14/3), di aula hotel Plaza.

Pada acara yang dikemas dalam seminar dengan tema “Upaya membangun pelayanan publik yang baik di Kabupaten Purwoejo” itu, Ombudsman mepaparkan beberapa temuan pelayanan publik di Kabupaten Purworejo. Temuan tersebut merupakan hasil dari supervisi Ombudsman di sejumlah kantor pelayanan beberapa waktu lalu.

Dikemukakan Hj Azlaini SH, bahwa banyak aduan masyarakat yang disampaikan ke lembaganya terkait pelayanan publik. Berbagai keluhan disampaikan seperti lambatnya layanan, adanya biaya tambahan, diskrimanasi dengan yang melalui jasa dan sebagainya.

Aduan paling banyak terhadap layanan yang diberikan jajaran pemerintah daerah, disusul lembaga Polri. Hanya saat ini keluhan masyarakat terhadap layanan Polri mulai bergeser. Semula mayoritas keluhan pada pelayanan pengurusan surat ijin mengemudi (SIM) dan STNK. Saat ini yang banyak dikeluhkan pada proses penyidikan. Misalnya tidak diberikan waktu yang cukup untuk istirahat, makan, sholat.

Pihaknya beberapa waktu lalu melakukan supervisi di beberapa lembaga yang memberikan layanan kepada masyarakat. Seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTD Samsat, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), KUA Kecamatan Bayan, Kantor Pelayanan Administrasi Perijinan (KPAP), RSUD Saras Husada, Penerbitan SIM di Polres, dan Rumah Tahanan Negara.

Beberapa temuan dari hasil supervisi itu diantaranya, adanya karyawan yang memberikan layanan tidak pada tempatnya, sambil merokok dan membaca koran, tidak ada kejelasaan waktu penyelesaian pengurusan surat, adanya tambahan biaya ekstra.  “Sebenarnya Ia mengakui tidak selalu jelek adaya para penjual jasa/ calo dalam setiap pengurusan surat-surat. Namun hendaknya tidak ada diskrimanasi bagi yang mengurus sendiri dengan yang melalui calo,” katanya.

Ia memuji layanan di Samsat di salah satu kabupaten, bahwa para penjual jasa itu terlembaga. Karena kesibukan seseorang sehingga tidak bisa mengurus surat-surat, maka ia meminta jasa pengurusan. Namun biaya dan waktu penyelesaian hendaknya sama. Hanya ditambah biaya kepada si pemberi jasa.

Bupati Purworejo pada kesempatan tersebut mengaku senang adanya supervisi dari Ombudsman tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dengan cara demikian ia mengetahui kondisi yang sebenarnya. Dengan melihat hasil supervisi, nantinya akan dilakukan perbaikan.

”Di Kabupaten Purworejo banyak SKPD baik dinas, badan, kantor. Saya tidak mungkin bisa mengawasi sendiri. Dari hasil supervisi tersebut, saya akan tahu kondisi sebenarnya. Yang baik kita pertahanan dan yang jelek kita perbaiki. Apabila tidak mau diperbaiki yang minggir,” tandasnya.

Birokrasi Harus Efektif Dan Efisien

Reformasi birokrasi merupakan hal yang tidak dapat ditunda-tunda lagi, karena semua pihak memerlukan birokrasi yang efektif dan efisien. Dan salah satu penentu keberhasilan reformasi birokrasi adalah aparatur atau birokrat itu sendiri.

Hal itu dikatakan Bupati Purworejo dalam sambutannya yang dibacakan Plt Asisten III Sekda Drs Sigit Budimulyanto MM, pada Sosialisasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Purworejo. Sosialisasi yang diikuti perwakilan seluruh SKPD itu, berlangsung di ruang Arahiwang, Kamis (14/3).

Diungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah melaksanakan program reformasi birokrasi, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Menurutnya, segenap aparatur negara harus melakukan pembenahan birokrasi secara internal dan melakukan inovasi di bidang pelayanan publik. “Sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan investasi yang membawa pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan PNS pada khususnya,” tandasnya.

Pada bagian lain ia mengungkapkan bahwa sejak bergulirnya era otonomi daerah hingga saat ini, masyarakat masih menilai birokrasi di Indonesia masih meninggalkan sejumlah permasalahan yang menonjol. Diantaranya sistem organisasi yang masih relatif gemuk dan tumpang tindih, potret aparatur yang belum profesional, masih terjadinya praktik-praktik KKN, disiplin serta etos kerja yang rendah, mekanisme pengelolaan birokrasi yang tidak efektif-efisien, dan sebagainya.

Di sisi lain, tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) serta terselenggaranya pelayanan publik yang semakin baik, terus disuarakan dimana-mana. Tuntutan masyarakat yang berjalan demikian dinamis ini, mengharuskan semua aparatur pemerintahan, khususnya aparat pelayanan publik, untuk bertindak dengan sangat responsif. “Sebab ketidakakuratan dan keterlambatan dalam merespon situasi serta kondisi yang terjadi dalam masyarakat, akan berdampak negatif dan fatal, bagi citra pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan,” ungkapnya.

POPDA Purworejo Pertandingkan 16 Cabang

Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (Popda) dan Pekan Seni Pelajar Kabupaten Purworejo tahun 2013, diikuti oleh 16 Cabang Olah Raga dan 30 Cabang Seni. Upacara Pembukaan dilakukan di halaman SMA Negeri 7, dengan Inspektur Upacara Kepala Dinas P dan K Purworejo Drs Bambang Aryawan MM, Sabtu (9/3) dengan  ditandai dengan pelepasan Balon.

Ketua Panitia Penyelenggara Popda dan Pekan Seni Kabupaten Purworejo Drs Basuki melaporkan, peserta popda dan pekan seni pelajar tahun ini diikuti oleh seluruh pelajar pada jenjang satuan pendidikan TK,SD,SMP,SMA,dan SMK yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan telah mengikuti seleksi di tingkat UPT P dan K untuk TK dan SD, dan ditingkat satuan pendidikan untuk jenjang SMP,SMA dan SMK. 

Bagi pemenang pertama tingkat Kabupaten akan menjadi peserta pada Kejuaraan  yang sama di tingkat Propinsi bahkan tingkat Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk cabang olahraga dilaksanakan tanggal 9 sampai 20 Maret, sedangkan tanggal 16 sampai 21 Maret 2013 untuk cabang seni.

Bupati Purworejo dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Purworejo  Drs Bambang Aryawan MM mengungkapkan, pelajar merupakan bagian yang potensial dibidang pembangunan olahraga dan seni. Penyelenggaraan POPDA dan PEKAN SENI merupakan wahana yang paling sesuai dalam rangka rekrutmen pelajar yang berprestasi di bidang olahraga dan seni, untuk mempersiapkan dan mengikuti kejuaraan tingkat Eks Karesidenan, Propinsi, Nasional maupun Internasional.

Lebih lanjut diungkapkan dalam beberapa tahun yang lalu Pemerintah Daerah tidak menyediakan anggaran dalam APBD Kabupaten Purworejo untuk penyelenggaraan kegiatan ini, sehingga pelaksanaannya dengan semangat gotong royong yang berkompeten di bidang olahraga dan seni. “Atas prakarsa, semangat dan tanggungjawab yang besar dari saudara-saudara, atas nama Pemerintah Daerah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya,” katanya.

Namun ia menjelaskan bahwa hal itu bukan pencerminan komitmen Pemerintah Daerah yang rendah terhadap program pembinaan generasi muda, olahraga dan seni di daerah ini, akan tetapi lebih kepada penekanan urutan prioritas program pembangunan daerah, disamping keterbatasan kemampuan keuangan daerah. “Tahun ini dan kedepan Pemerintah Daerah akan berupaya  memberikan perhatian dan dukungan yang maksimal dengan menyediakan anggaran dalam APBD Kabupaten Purworejo, sehingga POPDA dan PEKAN SENI dapat dilaksanakan secara rutin dan terprogram pada tahun-tahun yang akan dating,” ungkapmua.

Dalam Upacara Pembukaan selain di meriahkan dengan tari Gambyong dari SMA Negeri 7 Juga dimeriahkan dengan atraksi beladiri Tarung Drajad yang sekaligus memperkenalkan olahraga tersebut untuk dikembangkan di Purworejo.

Sarwo Edhie Wibowo Resmi Diusulkan Menjadi Pahlawan Nasional

Kabupaten Purworejo telah melahirkan beberapa pahlawan nasional, seperti Jendral Oerip Soemohardjo, Wage Rudolf Soepratman, Jendral Achmad Yani dan Jendral Sutojo Siswomiharjo. Selain itu masih terdapat beberapa nama pejuang yang sudah dikenal oleh masyarakat, namun belum diakui sebagai pahlawan nasional yaitu Kasman Singodimedjo dan Sarwo Edhie Wibowo.

 Dokumen usulan gelar kepahlawanan Sarwo Edhie Wibowo telah ditandatangani Bupati Drs H Mahsun Zain MAg, dikantornya, beberapa waktu lalu. Penandatanganan disaksikan Wakil Bupati Suhar, Asisten III Sekda Drs Sigit Budi Mulyanto MM, serta Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pahlawan Daerah ( TP2GD) yang berjumlah 13 orang.

Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg dalam sambutannya mengungkapkan, usulan gelar Pahlawan Nasional bagi Sarwo Edhie Wibowo sudah melalui mekanisme yang ada meliputi tiga sumber yaitu sumber tulisan, sumber lisan dan sumber kebendaan. Usulan gelar juga mendapat dukungan dari berbagai pihak diantaranya  dari Masyarakat Sejarawan Indonesia Komisariat Purworejo, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Rakyat Desa Nusantara dan Karang Taruna Purworejo.

Lebih lanjut Bupati mengungkapkan, selain diusulkan menjadi pahlawan nasional, Sarwo Edhie Wibowo juga diabadikan menjadi nama gedung kesenian yang terletak di Jl Urip Sumoharjo atau eks gedung bioskop Bagelen.. “Menurut rencana nama Sarwo Edhie Wibowo juga akan diabadikan menjadi nama jalan, Karena masih banyak jalan yang belum mempunyai nama,”jelasnya.

Ketua TP2GD Drs Sigit Budi Mulyanto MM memaparkan bahwa dalam mengumpulkan data dan informasi di lapangan, banyak dijumpai kendala. Namun dengan bantuan berbagai pihak, data dan informasi dapat dirangkum menjadi materi makalah secara utuh sesuai dengan harapan.

Sarwo Edhie Wibowo lahir di Purworejo hari Sabtu Pon tanggal 25 Juli 1925. Ia merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan keluarga R Kartowilogo dengan RA Sutini, kepala rumah gadai di zaman Belanda.

Sarwo Edhie memiliki seorang istri bernama Sunarti Sri  Hadiyah,  memiliki lima putri dan dua putra. Putrinya masing masing Wijiasih Cahyasari, Wirahasti Cendrawasih, Kristiani Herawati, Mastuti Rahayu, dan Retno Cahyaningtyas. Sedangkan dua putra yaitu Pramono Edhie Wibowo dan Hartanto Edhie Wibowo. Tiga orang putrinya dinikahkan secara bersamaan, yaitu Wirahasti Cendrawasih dengan Letda Inf Erwin Sujono, Kristiani Herawati dengan  Lettu Inf Susilo Bambang Yudoyono, dan Mastuti Rahayu dengan Kapt Inf Hadi Utomo.

Menurut Catatan selama hidupnya, Sarwo Edhie Wibowo memiliki peran yang sangat besar, baik sebelum,selama, hingga pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peran dalam perang kemerdekaan meliputi pembentukan TNI ( BKR-TKR), pertempuran awal melawan penjajah Jepang, Sekutu dan Belanda, Perang Kemerdekaan I dan II. Dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran Sarwo Edhie meliputi penumpasan pemberontakan PKI madiun, DI/TII, PRRI/Permesta, Trikora, Dwikora dan penumpasan G30S/PKI.

Setelah selesai menjalankan tugas di bidang kemiliteran, Sarwo Edhie Wibowo masih meneruskan pengabdiannya dalam bidang kekaryaan/ sosial yaitu sebagai  Duta besar RI untuk Korea Selatan tahun 1974 – 1976, Inspektur Jendral Departemen Luar Negeri tahun 1978-1983, Kepala BP7 Pusat tahun  1983-1987, sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR-RI tahun 1987.

150 Anggota Satlinmas Se-Kedu Apel Siaga Di Purworejo

Sebanyak 150 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se eks Karesidenan Kedu, mangikuti apel siaga menghadapi Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah 2013, di halaman Setda Purworejo, Rabu (6/3). Dalam apel yang dipimpin oleh Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, juga diserahkan penghargaan dan uang duka kepada ahli waris Karsono, anggota Satlinmas dari Kecamatan Pituruh. Usai upacara juga dilakukan simulasi pengamanan pemungutan suara.

 Dalam sambutannya, Bupati Purworejo mengungkapkan bahwa tahun 2013 ini adalah tahun politik yang harus disikapi dengan baik. Karena pada tahun ini bukan hanya akan diselenggarakan Pilgub 2013, namun juga persiapan menjelang Pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.

Terkait dengan hal tersebut, Ia minta Satlinmas harus netral dalam menjalankan tugas, fungsi dan jangan terlibat langsung dalam kampanye mendukung salah satu calon. “Saudara memang tetap mempunyai hak pilih, akan tetapi harus mengedepankan netralitas agar tidak mempengaruhi kinerja yang bisa berimbas pada proses Pilgub 2013,” pesannya.

Dikatakan bahwa penyelenggaraan Pilgub membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, Pilgub harus berjalan dengan lancar dan sukses, sehingga terwujud situasi kondusif, masyarakat yang mempunyai hak pilih terjamin keamanan dan kenyamanannya, tanpa ada intimidasi dalam menyalurkan aspirasinya di balik pemungutan suara. “Jadi saya minta Satlinmas ini mengawasi setiap proses di TPS dengan baik, sampai hasil penghitungan suara diserahkan kepada KPUD,” pintanya.

Ia juga minta kepada seluruh anggota Satlinmas ini, agar dapat memelihara citra penampilan serta sikap dan tingkah laku. “Tingkatkan motivasi dan profesionalisme membantu aparat pemerintah dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, “harapnya.

Turino Junaidi SE Direktur BPR BKK

Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg melantik Turino Junaidi SE sebagai direktur PD BPR BKK Kabupaten Purworejo. Pelantikan berlangsung Jum’at (1/3) di ruang Bagelen, dihadiri Wakil Bupati Suhar, Kepala SKPD terkait, dan pimpinan perusahaan daerah.

Turino Junaidi dilantik sebagai direktur PD BPR BKK periode 26-11-2012 s/d 26-11-2016, menggantikan H Sudiharto SH MH. Turino semula menjabat sebagai koodinator satuan kerja audit internal (SKAI) PD BPR BKK Purworejo. Pejabat lama oleh Pemprop Jateng sebagai pemegang saham pengendali, selanjutnya dialih tugaskan di PD BPR BKK Kabupaten Kebumen sebagai direktur pemasaran.

Bupati Mahsun usai melantik, mengungkapkan bawa pengangkatan direktur dari orang dalam perusahaan, ada segi positip dan negatifnya. Segi positip, yang bersangkutan sudah mengetahui seluk beluk perusahaan. Sehingga tidak membutuhan waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan tugas pekerjaan yang baru. Sisi negatif, sering dianggap sebagian masyarakat, bahwa pengangkatan tersebut ada permainan.

Namun pandangan miring itu dapat ditepis, karena yang bersangkutan sudah lulus uji kepatuhan dan kepatutan (fit and propper test) yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Disamping itu, Turino telah memiliki sertifikat. “Saya minta agar jangan ada diskriminasi baik itu orang dalam maupun orang luar perusahaan. Yang penting kerja secara profesional, dan mampu menekan MPL,” pesannya.

Turino, warga Kelurahan Baledono Rt/Rw 2/8, ketika ditemui usai acara menyatakan bahwa kedepan program kerja yang akan diambil yaitu meningkatkan kinerja. Sebab selama ini perusahaan daerah itu selalu merugi. Baru mulai tahun 2011-2012 bisa bangkit dan meraup keuntungan Rp 2,5 milyar.

Ia menargetkan di tahun 2013, bisa meraih keuntungan Rp 2,7 m. Untuk meraih hal terebut, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi, baik kepada jajaran menejemen, maupun rekan-rekan di BKK Kecamatan.

Ia mengawali karier di BKK mulai 1985, sebagai karyawan. Semenjak BKK menjadi BPR (2006-2010), ia pernah menjabat sebagai pimpinan BKK di beberapa kecamatan. Mulai 2010, ketika BPR BKK merger, ia masuk di manajemen BPR BKK menjadi koordinator SKAI.

Pilgub Jateng Berpotensi Muncul Permasalahan

Pelaksanaan pemilihan umum baik Pemilihan Gubernur-Wakil Gubenur Jawa Tengah 2013 dan Pemilu Legislatif 2014, dinilai rawan permasalahan. Sebab data jumlah penduduk antara pemerintah propinsi dengan pemerintah pusat berbeda. Demikian juga data penduduk potensi pemilih pemilu (DP4) juga banyak permasalahan.

 Pendapat tersebut disampaikan Teguh Purnomo SH MHum, anggota demisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi Jawa Tengah. Pendapat tersebut disampaikan saat menjadi nara sumber pada sarasehan dan sosialisasi kepengawasan pemilu, Senin (4/3), di salah satu hotel di Purworejo. Sarasehan diikuti sekitar 80 orang dari beberapa elemen masyarakat seperti kepala SKPD, ketua parpol, ketua ormas, akademisi, dan OSIS. Acara dibuka Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg.

Dikemukakan Teguh Purnomo, yang saat ini menjabat sebagai koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, bahwa sampai H-1 (4/3) pagi, belum ada satupun pasangan bakal calon Gubernur-Wakil Gubernur yang mendaftar. Padahal ada parpol yang bisa mengusung pasangan bakal calon secara mandiri. Ia khawatir, apabila sampai penutupan tidak ada pasangan yang mendaftar, hal ini akan mempengaruhi tahapan yang telah disusun.

Diungkapkan pula bahwa data jumlah penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Nakertranduk Propinsi Jawa Tengah dengan data dari pusat ternyata berbeda. Selisihnya hampir 6,7 juta jiwa. Hal ini berpotensi terjadinya permasalahan apabila ada pasangan calon yang maju melalui jalur independen/ mandiri.

Demikian juga DP4 yang dikeluarkan Disnakertransduk, setelah divalidasi ternyata jumlahnya bisa berkurang hingga 20% nya. Berkurangnya angkat tersebut diantarnya disebabkan masih ditemukan penduduk yang meninggal dunia masih tercatat di DP4, kemudian belum umur 17 tahun, sudah pindah domisili, serta masih tercatat sebagai anggota TNI dan Polri.

Khidmat, Peringatan Jumenengan RAA Cokronagoro I

Peringatan ke 182 tahun (27 Pebruari 1831-2013) dilantiknya RAA Cokronagoro I sebagai Bupati Purworejo I, berlangsung khidmat. Pada kesempatan tersebut juga diluncurkan buku yang memuat kiprah RAA Cokronagoro I membangun Kabupaten Purworejo, yang ditulis H R Oteng Suherman dan Supriyo SPdI, Rabu (27/2), di pendopo rumah dinas bupati.

Peringatan yang baru kali pertama diselenggarakan itu, dihadiri beberapa tokoh penting seperti mantan Menteri Hukum dan HAM Muladi SH MH, serta mantan Pangdam V/Brawijaya Mayjen Suwarno. Ratusan undangan hadir dalam acara tersebut. Mulai dari pejabat pemda, TNI/Polri, para kepala sekolah, trah Cokronagoro dan trah Jayeng kiwuh. Trah Cokronagoro dan Jayeng Kiwuh tidak hanya dari Purworejo saja, melainkan juga datang dari luar daerah.

Rangkaian acara jumenengan Bupati RAA Cokronegoro I diawali dengan ziarah ke makam Cokronegoro I, III, IV di Desa Bulus serta Cokronegoro II di Kayulawang Jumat (22/2). Pada acara Jumenengan di pendopo, diawali dengan pembacaan ringkas sejarah RAA Cokronegoro I.

Selanjutnya sambutan dari perwakilan trah Cokronegoro, pembukaan selubung lukisan RAA Cokronegoro I, pembagian buku Kiprah RAA Cokronegoro I Membangun Kabupaten Purworejo karya Oteng Suherman. Pada kesempatan itu juga ditampilkan Tari Bedhaya Serimpi oleh sembilan gadis dari Sanggar Tari Prigel. Acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan penyematan lencana Bintang Cakranegara.

Dalam kesempatan itu, Bupati Mahsun Zain juga mendapat penghargaan Lencana Bintang Cakranegara dari kelurga Cokronagoro  yang disematkan Budi Sarjono BRE, salah satu anggota keluarga. Lencana tersebut berlambangkan 8 anak panah sebagai simbol Hasta Brata, sebuah ajaran jawa yang memuat delapan sifat yang harus dimiliki seorang pimpinan.

Muladi, selaku salah satu keluarga meminta kepada Pemda Purworejo untuk mengenang nama besar dan jasa-jasanya, agar kegiatan peringatan jumenngan dijadikan even setiap tahunnya. Hal senaga juga disampaikan dari trah Cokronagaro melalui dr Pancer Budi Waluyo Purwoharsono, agar nama Cokronagoro diabadikan sebagai nama jalan di Kabupaten Purworejo.

Usulan tersebut direspon Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg. Namun karena pemberian nama jalan berdasarkan perda, maka hal itu perlu dibahas dengan dewan. Sedangkan nama Cokronagoro, sudah digunakan untuk nama gedung sentra pemuda di Desa Butuh.

Lebih lanjut diungkapkan bahwa, masyarakat Purworejo perlu memperingati agar tidak kehilangan kiblat. Karena apabila generasi penerus lupa terhadap pendahulunya, sama saja sombong. Sebagai generasi penerus, berkewajiban mikul duwur mendem jero. “Makanya tadi kita membaca tahlil dan doa, untuk mendoakan arwah beliau,” katanya.

Ia mengakui RAA Cokronagoro I merupakan pendiri Kabupaten Purworejo. Beberapa bangunan yang saat ini masih berdiri megah merupakan hasil karya beliau. Ia mengakui, bahwa ia dan bupati-bupati sebelumnya tidak membangun sendiri, namun hanya melanjutkan program bupati I.

SD Muhammadiyah Kutoarjo Launching Majalah Sekolah

Media sekolah saat ini menjadi mutlak diperlukan untuk menyampaikan informasi maupun gagasan dan inspirasi bagi siswa sekolah maupn guru. Media sekolah tersebut bisa untuk menyampaikan segala kegiatan, keberhasilan prestasi maupun informasi bermanfaat lainya. Sayangnya banyak sekolah yang belum begitu memahami peran media yang sangat krusial itu.

Berangkat dari semua itulah SD Muhammadiyah Kutoarjo membuat terobosan dengan menerbitkan majalah sekolah yang diberi nama Muadzin. Majalah sekolah yang rencananya terbit setiap tiga bulan sekali ini berisi berbagai rubrik yang diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan informasi dan kegiatan keluarga besar SD Muhammadiyah Kutoarjo.

Launching Majalah setebal 30 halaman serta dicetak full color itu dilakukan oleh Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr H Amin Rais di lapangan Kecamatan Pituruh Minggu (24/2). Selain di lapangan Kecamatan Pituruh, acara launching juga dilakukan di pendopo rumah dinas Wakil Bupati Purworejo. Launching majalah dimeriahkan dengan lomba mewarnai tingkat siswa PAUD dan TK yang diikuti 525 peserta.

Pempimpin umum majalah Muadzin Nafisah Hidayati didampingi pemimpin redaksi Suprayitno menjelaskan, ide awal penerbitan majalah setelah para guru mendapat pelatihan jurnalistik beberapa waktu lalu. Alasan lainya, selama ini banyak sekali prestasi diraih oleh SD Muhammadiyah Kutoarjo baik tingkat provinsi maupun nasional tapi jarang masyarakat yang tahu karena kurangnya publikasi dari media. “ Setelah melalui persiapan selama dua bulan akhirnya keinginan kami untuk menerbitkan majalah sekolah bisa terwujud, “ kata Nafsiah.

Dikatakan, slogan majalah Muadzin adalah Mendidik, Membimbing, dan Mencerahkan. Karena itu pihak sekolah berharap agar majalah tersebut bisa menjadi bacaan yang bermanfaat bagi pembacanya. Disamping itu dengan adanya majalah sekolah tersebut masyarakat luas akan semakin tahu dan mengenal SD Muhammadiyah Kutoarjo.

Sehingga pada akhirnya SD Muhammadiyah Kutoarjo akan menjadi pilihan bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. “Keberadaan majalah sekolah ini sekaligus sebagai wadah untuk menampung karya seluruh civitas akademika SD Muhammadiyah Kutoarjo,” tambahnya.

Masih kata Nafsiah dan Suprayitno, untuk tahap awal majalah tersebut nantinya akan didistribusikan dulu kepada siswa, amal usaha Muhammadiyah, dan jajaran dinas. “Tapi kalau respon masyarakat bagus tidak menutup kemungkinan akan kami pasarkan secara umum,” kata Suprayitno.

Sementara itu, Kepala SD Muhammadiyah Kutoarjo Amat Darusman, S.Pd mengatakan, majalah Muadzin yang merupakan kependekan dari Muhammadiyah Magazine itu mempunyai makna seruan kebaikan dan selaras dengan visi misi Muhammadiyah. “Harapan saya, majalah sekolah ini bisa menjadi ajang untuk berkreasi bagi guru dan siswa. Ide cemerlang dan pesan-pesan yang baik bisa dituangkan dalam majalah sekolah tersebut,” ungkap Amat Darusman.

Saat ini SD Muhammadiyah Kutoarjo memiliki 400 siswa yang terbagi dalam 13 ruang kelas dan diampu oleh 36 guru dan karyawan. Fasilitas yang tersedia berupa gedung sekolah yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), masjid tanwir sebagai pusat kegiatan keagamaan, ruang laboraturium komputer dilengkapi dengan internet, ruang perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap, UKS dengan fasilitas perawat dan dokter piket, armada antar jemput siswa, koperasi sekolah, catering dan ruang laboraturium musik.

Adapun kegiatan ekstrakurikuler meliputi da’i kecil, seni musik / band, rebana dan nasyid, tartil dan tilawah, seni tari, beladiri tapak suci putra Muhammadiyah, kelompok pecinta ilmu (KPI) IPA, Matematika, komputer, bahasa inggris, bahasa arab, macapat, renang, sepak bola, senam artistik, bulutangkis, sastra (puisi, teater,menulis), jurnalistik, dan robotika. Prestasi yang berhasil diraih oleh SD Muhammadiyah Kutoarjo mulai dari tingkat daerah, provinsi hingga nasional.