281 Mahasiswa UMP Diwisuda

Rapat Senat Terbuka dengan acara Wisuda Sarjana Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP) Periode April 2013, lulusannya masih didominasi perempuan. Dari total keseluruhan mahasiswa UMP yang jumlahnya 281 orang, 166 orang wanita dan 115 orang adalah laki-laki.

Acara wisuda berlangsung di ruang Auditorium UMP, Sabtu (27/4), dipimpin oleh Rektor UMP Drs H Supriyono MPd dan didampingi oleh Pembantu Rektor I Prof DR Sugeng Eko Putro Widoyoko MPd, Pembantu Rektor II Drs H Ashari, Pembantu Rektor III Istiko Agus Wicaksono SP MSc dan Pembantu Rektor IV Drs H Mustofa Basir.

Dalam wisuda tersebut, juga dilaksanakan peresmian gedung Laboratorium Terpadu dan peletakan batu pertama pembangunan gedung perkuliahan  Kampus 2 UMP. Peresmian gedung laboratorium terpadu dan peletakan batu pertama pembangunan gedung perkuliahan kampus 2 UMP, dilakukan oleh Prof DR HA Malik Fajar MSc. Hadir pula dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah, Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah, Bupati Purworejo dan Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purworejo, serta Pimpinan Perguruan Tinggi (PT)  di Purworejo.

Rektor UMP Drs H Supriyono MPd dalam pidato wisuda menyampaikan, wisuda sarjana UMP terdiri dari berbagai program studi (Prodi) yaitu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Matematika, Prodi Pendidikan Fisika, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Prodi Manajemen, Prodi Agribisnis, dan Prodi Teknik Sipil.

Disampaikannya, untuk lulusan usia termuda yaitu Dyah Restu Rahayu dari Prodi Pendidikan Matematika, yang lahir di Kebumen, 12 September 1991 (21 Tahun 7 Bulan). Sedangkan mahasiswa yang lulus dengan predikat cumlaude dengan IPK 3,50 dengan masa studi 3 tahun 7 bulan adalah Itok Hindarto dari Prodi Manajemen.

Drs H Supriyono MPd juga menyampaikan bahwa wisuda ini menjadi salah satu wujud pertanggungjawaban universitas kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah. “Kami mengucapkan terima kasih kepada wali wisudawan dan masyarakat yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di UMP, dan tidak usah jauh-jauh ke daerah lain. Insya Allah kami kami terus berusaha secara sungguh-sungguh melaksanakan amanah mendidik mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, kami berusaha untuk meningkatkan kualitas layanan baik berupa penambahan sarana dan prasarana maupun sumber daya insani,“ katanya.

UKM “Surya” UMP Masuk Nominasi Tiga Besar Nasional

Unit kegiatan mahasiswa (UKM) Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK-Ma) “Surya” Universtas Muhammadiyah Purworejo (UMP), masuk nominasi tiga besar dalam lomba yang dileselenggarakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Untuk menentukan juara 1-3, tim penilai melakukan kunjungan lapangan di kampus UMP Jl KH  A.Dahlan. Tim penilai berjumlah tiga orang, diterima Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, Jum’at (26/4), di peringgitan rumah dinas.

Usai diterima Bupati beserta jajarannya, tim penilai menuju kampus UMP untuk melihat dari dekat kegiatan PIK-Ma “Surya”. Keberhasilan PIK-Ma “Surya” UMP masuk nominasi tiga besar, diawali melalui seleksi tingkat propinsi. Di tingkat propinsi, UKM ini berhasil sebagai juara pertama, dan berhak mewakili Propinsi Jateng ke tingkat nasional di ajang yang sama.

Bupati Mahsun pada kesempatan tersebut menyatakan bahwa, bidang keluarga berencana di Kabupaten Purworejo ditangani dengan serius. Semua program yang diberikan propinsi dilaksanakan, bahkan terjadi over target. Tahun lalu, dirinya mendapat penghargaan satya lencana “Manggala Karya Kencana” dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk itu ia berharap dalam lomba kali ini, PIK-Ma “Surya” bisa meraih prestasi tertinggi.

Pimpinan tim penilai, Witri Windarwati, menyatakan bahwa lomba di tingkat pusat diikuti semua propinsi se Indonesia. Melalui data dan kuesioner, ada enam propinsi yang masuk nominasi tiga besar. Yaitu Sumatera Barat, NAD, Riau, Jawa Timur, DKI, dan Jawa Tengah. Untuk menentukan peringakat 1-3, perlu dilakukan kunjungan lapangan. Tujuannya untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan mahasiswa. Kehadiran di Purworejo merupakan penilaian ketiga, setelah NAD dan Jatim. Lebih jauh ia mengakui bahwa kegiatan tesebut sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, kususnya para pelajar. Ke depan program tersebut akan dikembangkan hingga tingkat SLTP.

Di sela-sela penilaian, RektorUMP Drs Supriyono MPd  menyatakan bahwa, di lembaga pendidikan yang dipimpinnya terdapat 14 jenis UKM.  Dari jumlah tersebut, PIK-Ma “Surya” merupakan UKM terbaru. UKM itu baru berdiri hampir dua tahun lalu. Namun demikian, ia mengakui, kendati baru ternyata perkembangannya sangat pesat.

UKM ini dirasa sangat bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi mahasiswanya. Hal itu, dimungkinkan bila mahasiswa ada masalah enggan berkonsultasi dengan dosen. Mungkin takut akan berpengaruh pada nilai. Sehingga memilih konsultasi dengan PIK-Ma. Kedepan, UKM ini akan ikut menangani anak jalanan, bekerja sama dengan pemerintah daerah

Lomba Sambal Terasi Hari Kartini

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Setda Purworejo memeriahkan peringatan Hari Kartini dengan lomba membuat sambal terasi. Lomba sambal terasi ala DWP itu sekaligus  dirangkai dengan kegiatan rapat rutin DWP Setda, yang diselenggarakan di ruang Arahiwang Setda beberapa waktu lalu.

Lomba diikuti 9 peserta dengan menampilkan pembuatan sambal terasi berbeda-beda sesuai dengan kreasinya. Ada sambal terasi dengan cabe bakar, sambal cabe goreng, sambal cabe rebus, sambal cabe mentah, dan sambal cabe hijau. Lomba sambal terasi ala DWP terlihat sangat meriah, karena Ibu-Ibu harus menguleg sambal sendiri-sendiri.

Menurut Ketua DWP Unit Setda Ny Sri Yuni Astuti Tri Handoyo, melalui lomba dalam rangka memperingati Hari Kartini ini, diharapkan agar kita selalu mengenang dan menghargai akan jasa-jasa Kartini yang telah memperjuangkan kaum wanita untuk lebih maju. “Tentu kita harus mempunyai tanggungjawab untuk meneruskan perjuangannya. Seperti yang telah dilakukan DWP, diantaranya pemberdayaan perempuan dalam hal SDM, peningkatan pengetahuan dibidang tehnologi informasi, dan berbagai pelatihan untuk peningkatan kesejahteraan perempuan,” ungkapnya.

Melalui lomba seperti ini atau lomba yang lain diharapkan bisa terjalin lebih baik lagi antar anggota DWP dan juga dengan karyawati. “Jangan hanya kalau lomba saja menghadiri pertemuan rutin DWP tetapi yang lebih penting kehadiran Ibu-Ibu dalam setiap rapat rutin sangat dinantikan. Sehingga bisa terjalin silaturahmi dan tentu bermanfaat bagi kita,” harap Ny Tri Handoyo yang juga menjabat Ketua DWP Kabupaten Purworejo.

Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan perkenalan Ny Faturohman dan Ny Kasinu sebagai anggota DWP baru di DWP unit Setda, serta ucapan pamitan dari Ny Tri Edi yang suaminya telah purna tugas.

Ketua Penyelenggara Ny Purwasih Sigit Budi Mulyanto mengatakan peserta lomba berjumlah 9 kelompok terdiri dari 9 bagian Setda. Masing-masing peserta membawa bahan mentah dengan ketentuan harga senilai 25 ribu rupiah. Lalu peserta secara bersama-sama membuat sambal terasi sesuai selera dan dihidangkan tanpa pendamping. Yuri yang terdiri tiga orang Mujiyani SKM, Ny Dwi, dan Ny Karsiyadi langsung melakukan penilaian. Yuripun terlihat kepedasan karena harus mencicipi 9 sambal terasi yang ada.

Menurut Mujiyani penilaian berdasar tiga kriteria antara lain kebersihan, sajian, dan rasa. Untuk sajian harus memperhatikan tempat sambal yang digunakan, artinya tidak boleh memakai tempat yang terbuat dari plastik, melamin dan sejenisnya, karena akan berbahaya bagi kesehatan. Usai penilaian Yuri mengumumkan pemenangnya antara lain juara I Bagian Umum, disusul Bagian Prasarana Fisik dan Bagian Humas. Sedang harapan I Bagian Adminstrasi Pembangunan.

Pelayanan KB Gratis Diminati Masyarakat

Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi Keluarga Berencana (KB) dalam rangka peringatan Hari Kartini tahun 2013, disambut gembira kalangan ibu muda. Terbukti banyak ibu muda yang berminat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dirumah praktek bidan Rosida Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Purworejo, Jum’at (19/4).

Dari sekitar 90 lebih pendaftar, yang memenuhi syarat untuk pemasangan alat kontrasepsi sebanyak 77 orang. Terdiri pemakai implan 15 orang, IUD 59 orang dan 3 orang menggunakan alat kontrasepsi kondom. Pelaksanaan KB yang juga melibatkan Penyuluh Lapangan(PLKB).

Menurut Wakil Ketua Panitia Hari Kartini dr Lina Kurniawati MPH, kegiatan pelayanan gratis ini untuk membantu pasangan usia subur dalam mengatur jarak kelahiran dan mensukseskan program KB. Jenis kontrasepsinya diutamakan yang berjangka panjang seperti  implan dan IUD. Untuk implan jangka waktunya 3 tahun sedang IUD 8-9 tahun.

“Pelayanan KB ini tidak termasuk suntik dan pil, karena jika KB suntik dan pil tidak disiplin maka lebih tinggi resiko kemungkinan terjadi kegagalan,” tutur dr Lina yang juga ikut menangani pemasangan alat kontrasepsi. Menurutnya ada beberapa peserta karena kondisinya sehingga tidak bisa memakai alat kontrasepsi. Jika seperti itu, maka yang mengikuti KB bisa suaminya, dengan kondom atau MOP.

Salah satu peserta KB Umaroh (21) warga Baledono Purworejo mengaku sangat senang dengan adanya program pelayanan KB seperti ini. Karena selain meringankan juga bisa untuk menjaga kesehatan. “Saya bisa mengatur jarak kelahiran, dan bisa lebih fokus merawat anak dan menjaga kesehatan sampai siap punya anak lagi. Rencananya ingin punya anak dua saja sesuai program pemerintah,” ujar Umaroh yang sudah memiliki satu putri umur 17 bulan.

Kabupaten Purworejo “Daerah Merah” Kasus Pencabulan

Kabupaten Purworejo merupakan “daerah merah” kasus tindak pidana pencabulan, dibanding tindak pidana lainnya. Lebih memprihatinkan lagi pelaku atau korbannya bahkan kedua-duanya, masih dibawah umur. Padahal Kabupaten Purworejo akan mencanangkan tahun 2014 sebagai kabupaten layak anak.

Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) pada Kejakasaan Negeri Purworejo, Nila Andriani SH, saat menyampaikan materi pada pembinaan teritorial di aula Kecamatan Bagelen, Rabu (27/3). Acara diikuti kepala desa dan ketua BPD se Kecamatan Bagelan. Penyampai materi, dari anggota Forum Pimpinan Daerah, yang dipimpin Sekretaris Daerah Drs Tri Handoyo MM.

Dikemukakan oleh Nila Andriani yang juga salah satu jaksa di Kejari Purworejo, bahwa setiap hari setidaknya ia menyidangkan tiga kasus tidak asusila di pengadilan. “Itu baru saya, belum lagi jaksa yang lain. Saya sampai bosan, tiap hari hanya menyidangkan itu-itu saja,” katanya.

Salah satu kecamatan yang menjadi daerah merah antara lain Kecamatan Bagelen. Ia mengaku sering kali melakukan pengarahan terkait hal itu pada setiap acara, termasuk di Kecamatan Bagelen. Namun baru tiga bulan berlalu dari Kecamatan Bagelen, sudah terjadi kasus tindak asusila yang terjadi di salah satu desa di kecamatan tersebut.

Terhadap meraknya kasus tersebut, ia minta agar kepada kepala desa untuk ikut berpartisipasi melakukan pembinaan kepada warganya. Demikian juga kepada orang tua, agar selalu mengawasi gerak-gerik anaknya. Salah satu penyebab, banyaknya anak-anak memilkii hand phone. Kendati diakui keberadaannya sangat perlu, namun bila salah penggunaan berakibat negatif.

Disamping itu ia berpesan, agar apabila ada kasus yang melibatkan anak dibawah umur, hendaknya bisa diselesaikan di desa. “Jangan setiap kasus harus diselesaikan di pengadilan. Akibatnya masa depan anak lebih suram, karena harus dipenjara,” katanya.

Hal yang sama juga diakui Kristian Wibowo, salah satu hakim di Pengadilan Negeri Purworejo. Menurutnya, kasus tindak asusila yang melibatkan anak dibawar umur di Kabupaten Purworejo sangat tinggi. Ia yang sudah bertugas di beberapa wilayah temasuk di luar Jawa, mengaku heran dengan banyaknya kasus asusila yang terjadi di Purworejo. Disamping kasus asusila, di Purworejo didominasi kasus perjudian.

Diresmikan, Hasil PNPM-MPd Kecamatan Butuh

Hasil kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) tahun 2012 Kecamatan Butuh diresmikan. Kegiatan senilai Rp 786.716.000 yang tersebar di 17 desa, diresmikan Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Kabupaten Purworejo, Sabtu (23/3). Peresmian ditandai penandatanganan prasasti, yang dipusatkan di Desa Tlogorejo.

Kegiatan sarana prasarana berupa rabat beton, saluran irigasi, gedung TK. Hasil kegiatan di Desa Tlogorejo sebagai pusat peresmian berupa rabat beton dengan ukuran 880 X 1,6 meter. Peresmian ditandai penggutingan untaian bunga oleh Kepala Bapermasdes Drs Murwanto.

Camat Butuh Drs Wahyu Jaka Setyanta, mengungkapkan bahwa Kecamatan Butuh sebagai sasaran PNPM berjalan tahun ke lima. Ia mengakui dana yang diterimanya masih kecil, dengan jumlah desa 41. Sementara kecamatan lain jumlah desanya lebih sedikit, dana yang diterima lebih besar. “Sehingga desa saling berebut untuk mendapatkan alokasi dana tersebut,” ungkapnya.
Ia mengakui PNPM sagat bermanfaat di masyarakat. Hal itu dapat dilihat hasilnya, berbagai ruas jalan desa saat ini sudah rabat beton. Kondisi seperti ini sangat kecil kemungkinannya apabila hanya mengandalkan swadaya masyarakat. Untuk itu ia berharap, kedepan program tersebut terus berjalan, siapapun presidennya.

Dilaporkan bahwa sampai 2012 total alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) di Kecamatan Butuh Rp 7,05 milyar. Bersumber APBN Rp 5.797.500.000 dan APBD Kabupaten Rp 1.252.500.000. Untuk  2012, dana BLM yang diterima Rp 1,050 milyar. Dana tersebut dimanfaatkan untuk sarpras  Rp 711.993.000, kesehatan Rp 75.723.000, dan SPP Rp 262.284.000. Rinciannya untuk rabat beton sepanjang 4.345 meter di 10 desa, satu unit gedung TK ukuran 6 X 9 meter persegi, 19 paket kegiatan posyandu, dan 20 kelompok simpan pinjam kelompok perempuan (SPP).

Pada September 2012, mendapat tambahan dana bersumber APBD Perubahan senilai Rp 487,5 juta. Dana tersebut digunakan untuk sarpras sebesar Rp 450 juta dengan jenis kegiatan rabat beton sepanjang 2.430 meter di 4 desa, saluran irigasi 1.070 meter di 2 desa. Bidang kesehatan sebesar Rp 21,5 juta, untuk posyandu sebanyak satu paket. Bidang pendidikan Rp 16 juta, berupa pengadaan satu paket APE TK.

Sementara Kepala Bapermasdes Drs Murwanto, pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa PNPM dimulai sejak 2003 lalu, awalnya dengan nama program pengembangan kecamatan (PPK). Di awal pelaksanaan, Kabupaten Purworejo mendapat alokasi dana sebesar Rp 30 milyar. Dari tahun ketahun dana yang dierima  terus menurun, dan tahun 2012 lalu hanya Rp 16 milyar. Jumlah ini diakui Murwanto sangat kecil, dibanding jumlah desa yang sangat besar. PNPM dibagi menjadi dua yaitu PNPM-MPd di 15 kecamatan, dan PNPM Perkotaan di satu kecamatan..

Kegiatan ini sebagai upaya untuk menurunkan kemiskinan, sehingga tiap tahunnya dievaluasi. Pelaksanaan PNPM di Kabupaten Purworejo dinilai berhasil, hal itu dapat diketahui berdasakan hasil pendataan Biro Pusat Statistik. Tahun 2011, angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo turun menjadi 14 %. Namun sayangnya tahun berikutnya naik lagi menjadi 17%.

Diakui, secara kelembagaan PNPM dinilai lebih baik dibanding program lain. Karena mulai dari tingkat kabupaten hingga desa ada lembaganya. PNPM merupakan proyek yang bersifat hibah, sehingga ia minta kepada para kepala desa ikut mengawasi. “Jangan hanya masyarakat bisa menerima program saja, namun tidak bisa mengembangkan. Masyarakat hendaknya ikut merasa handarbeni. Namun sayangnya fenomena yang ada di masyarakat, apabila program terlalu lama, akhirnya masyarakat yang mengelola sembarangan,” ungkapnya.

PRONA 2013 Akan Sertifikatkan 3500 Bidang Tanah

Proyek Nasional Agraria (PRONA) 2013, akan mensertifikatkan 3.500 bidang tanah, yang ditarget selesai pada Desember mendatang. Jumlah tersebut tersebar di 25 desa di Kabupaten Purworejo.

Hal itu diungkapkan Kepala  Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo Drs Sumardiyono SH, pada sosialisasi PRONA 2013, di aula kantor setempat, belum lama ini. Sosialisasi diikuti kepala desa dan camat, yang menjadi sasaran PRONA 2013. Sedangkan narasumber terdiri dari Kabag Pemdes, Kabag Hukum, DPPKAD, Polres, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo.

Sumardiyono menjelaskan bahwa PRONA bertujuan untuk memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan  murah dalam rangka percepatan pendaftaran diseluruh Indonesia. “Kegiatan ini merupakan pendaftaran tanah dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas tanah terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah,” ujar Sumardiyono.

Dikatakan bahwa dalam PRONA yang digratiskan adalahyang berkaitan dengan pengukuran, pendaftaran, dan penyuluhan. Paling tidak prona ini memberikan keringanan biaya kepada masyarakat “Karena Prona ini manfaatnya banyak, diharapkan masyarakat melalui desa bisa mengurus sertifikat sehingga memiliki jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Kami  ditarget bulan Juni mendatang bisa mencapai 40 persen dan bulan Desember targetnya mencapai 100 persen,” papar Sumardiyono.

Sekretaris Prona Kabupaten Purworejo Sartono APtnh MM menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi stake holders secara hukum administrasi. Selain itu untuk memberikan pemahaman mengenai tindak pidana akibat kesalahan administrasi desa.

Diungkapkan bahwea PRONA sudah berjalan beberapa tahun, tetapi pada kenyataan dilapangan terdapat permasalahan-permasalahan, terutama yang berkaitan pengurusan tanah di tingkat desa. “Sehingga pelaksanaan PRONA tahun 2013 ini, perlu duduk bersama untuk menyatukan persepsi,” ujar Sartono.

Sartono mengungkapkan untuk program PRONA di BPN Purworejo, biaya pengurusan sertifikat sebidang tanah dikenakan biaya lebih kurang Rp. 98.000 terdiri satu set patok, materai, dan foto copi.