53 Pejabat Dilantik

Mengawali hari pertama masuk kerja tahun 2013, Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg melantik 53 pejabat di jajarannya, Rabu (2/1) di pendopo kabupaten. Mereka terdiri 2 pejabat eselon II, 18 pejabat eselon III dan 33 pejabat eselon IV.  Selain itu, juga mengukuhan 1 Pengawas TK/SD/SMP dan 5 Kepala SMP di lingkungan Dinas P dan K Kabupaten Purworejo.

Dalam sambutannya Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purworejo telah memulai sebuah langkah penting dalam upaya mewujudkan aparatur yang profesional dan kompeten di bidangnya, yakni dengan menggelar uji kompetensi dengan metode assesment.

“Dari pengamatan saya, para pejabat yang mendapat kesempatan gelombang pertama dalam uji kompetensi tersebut, telah mengikutinya dengan sungguh-sungguh, terbukti mereka rela antri berjam-jam bahkan hingga malam hari untuk mendapatkan giliran diuji,” ungkapnya.

Ia berharap kesungguhan itu lebih dilandasi niat untuk menunjukkan kualitas, kemampuan dan kompetensi diri, ketimbang harapan untuk memperoleh promosi jabatan. Karena uji kompetensi itu memang bukan semata-mata untuk menentukan figur-figur yang akan mendapatkan promosi jabatan, namun lebih sebagai sebuah pemetaan terhadap kompetensi para pejabat yang ada di jajaran Pemerintah Kabupaten Purworejo.

“Sehingga kalau terlalu berharap memperoleh promosi jabatan usai mengikuti uji kompetensi itu, saya khawatir Saudara justru akan menjadi frustasi karena promosi yang diharapkan itu tak kunjung tiba,” pintanya.

Menurutnya, masyarakat yang semakin kritis sudah pandai menilai mana pejabat yang memang memiliki kualitas mumpuni dan mana pejabat yang mendapatkan jabatan karena memanfaatkan faktor-faktor di luar kompetensi dan profesionalisme. “Jangan sampai jabatan yang semestinya bisa menempatkan kita pada posisi yang lebih terhormat, justru menjadikan kita sebagai bahan cemoohan akibat ketidakmampuan kita dalam mengemban jabatan tersebut,” katanya mengingatkan.

Di sisi lain, ia juga minta kepada jajaran Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) dan Badan Kepegawaian Daerah, untuk memanfaatkan hasil uji kompetensi itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai uji kompetensi itu hanya terkesan sebagai formalitas belaka, untuk menutupi terjadinya praktik-praktik kotor seperti jual beli jabatan yang sering menjadi kecurigaan masyarakat.

“Meskipun saya tegaskan disini, bahwa selama saya memimpin Purworejo, saya jamin tidak ada yang namanya jual beli jabatan. Dan saya tidak akan segan-segan bertindak tegas, apabila ada yang terbukti melakukan praktik jual beli jabatan dan sejenisnya,” tandasnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menyikapi setiap pelantikan pejabat secara wajar, tidak membumbui dengan berbagai isu dan rumor yang tidak jelas, apalagi menjadikannya sebagai komoditas politik yang hanya akan menimbulkan sikap saling curiga, mempengaruhi kinerja pemerintahan dan mengganggu kondusivitas daerah.