Pemkab Purworejo Peduli Pejuang Wanita

Perhatian terhadap pejuang wanita, ditunjukkan Pemkab Purworejo bertepatan dengan peringatan Hari Ibu ke 84 tahun 2012,  yakni dengan memancangkan bambu runcing  berbendera merah putih pada makam 4 pejuang wanita. 

Yaitu alm Ny Hj R Ayu Achadiah Dunda di TPU Desa Kaliwatubumi Kecamatan Butuh, alm Ny Ardinah Sudirman di TPU Desa Bandung Kecamatan Kutoarjo, alm Ny Colechah Tamim di TPU Ny Laos Plaosan Purworejo, dan alm Ny Soetyastuti BA di TPU Sibak Kelurahan Pangenjurutengah Purworejo.

Pemancangan bambu runcing di  pemakaman Ny R Ayu Achadiah Dunda dilakukan Ketua Darma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Purworejo Ny Sri Yuni Astuti Tri Handoyo selaku  inspektur upacara. Sedang di pemakaman Ny Ardinah Sudirman sebagai inspektur upacara Ketua TP PKK Kabupaten Purworejo Ny Yaminah suhar SH.

Ketua DWP Ny Sri Yuni Astuti Tri Handoyo mengatakan pemancangan ini merupakan wujud apresiasi atau penghargaan generasi penerus kepada para pejuang 45, ketika penjajah Belanda masih akan mencengkeramkan kukunya di bumi Indonesia. “Ini sekaligus sebagai penyampaian informasi kepada masyarakat luas, terutama kalangan generasi muda, bahwa di lingkungan kita terdapat makam pejuang yang besar jasanya sehingga kita semua wajib memberikan hormat dan penghargaan yang layak,” tandasnya.

Sedang Ketua Dewan Harian Cabang (DHC) eksponen 45 Purworejo Drs R Istiharto yang didampingi Sekretaris Peringatan Hari Ibu Dra Titik Mintarsih MPd    menjelaskan, empat wanita pejuang ini memiliki andil besar dalam perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dalam kurun waktu tahun 1945 hingga tahun 1949. 

“Almarhum Ny R Ayu Achadiah Dunda merupakan anggota laskar wanita yang berjuang di wilayah Bruno dan Bayan (Purworejo) hingga Yogya utara,” jelasnya. 

Menurut Mashudi, selaku wakil pihak keluarga, Ny Hj R Achadiah Dunda adalah putra penghulu Kutoarjo yang menjadi menantu Bupati Kutoarjo ke-5 RT Pringgoatmojo.

Pegawai Dealer Motor Dihajar Calon Pembeli

Ada ungkapan lidah tidak bertulang dan tajamnya melebihi pedang. Karena itu pandai-pandailah dalam berbicara jika tidak ingin mendapat masalah. Hal itu pula yang menimpa Ucok (25) warga desa di Kecamatan Purwodadi. Lantaran bicaranya tidak bisa dipercaya alias plin plan, pria yang bekerja di dealer  sepeda motor di Purworejoini babak belur dihajar oleh empat orang tidak dikenal Kamis (20/12) sekitar pukul 16.30 WIB.

Saat terjadi pengeroyokan salah satu pelaku  mengaku sebagai calon konsumen yang kecewa.  Akibatnya, wajahnya lebam-lebam cukup parah. Selain itu Ucok juga dipaksa mendatangani surat perjanjian ganti rugi sebesar Rp 10 juta dan sejumlah uang, HP, tanda pengenal serta surat-surat kendaraan miliknya diambil oleh para pelaku.

Menurut Ucok, peristiwa bermula saat dirinya datang ke salah satu kios penitipan sepeda di Pasar Suronegaran. Kedatangan Ucok tersebut  atas undangan orang yang mengaku calon pembeli. Begitu tiba di lokasi Ucok diajak masuk kios setelah seblumnya kunci sepeda motornya diambil oleh pelaku. “Waktu itu saya datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor,” kata Ucok saat ditemui di Mapolres Purworejo.

Begitu masuk kios ucok kemudian dipukuli oleh empat orang hingga kelenger. Salah satu pelaku kemuidan mengaku kecewa dan emosi lantaran Ucok tak kunjung memberi surat rekomendasi pengajuan pembelian sepeda motor atas nama istri orang tersebut. “Surat pengajuan istrinya belum lengkap jadi saya tidak mungkin memberi ACC. Mungkin karena itu suaminya kesal dan mengeroyok saya,” unkap Ucok yang mengaku tidak mengenal sama sekali para pengeroyoknya.

Usai memeukuli Ucok para pelaku kemudian kabur setelah sebelumnya mengambil surat-surat milik korban seperti KTP, SIM, STNK, HP dan uang sebesar Rp 150 ribu. Pelaku juga mengancam uang ganti rugi sebesar Rp 10 juta harus segera diserahkan paling lambat 31 Desember. Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh pihak berwajib. Jika terbukti bersalah para pelaku akan dikenai pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Tugu Muda Semarang Juara Kejurda Boli Putri U-13 Antar Club Se- Jateng

Tugu Muda Semarang berhasil keluar sebagai juara I dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Bola Voli Putri U-13 Antar Club se- Jawa Tengah di Gedung Olahraga SMK I Negeri Purworejo Selasa (25/12).

Tugu Muda Semarang menjadi juara setelah dalam babak final mengalahkan Bravo Banjarnegara dengan skor 3-1. Sementara juara III diraih oleh Laskar Sukowati Sragen setelah dalam perebutan tempat ke tiga berhasil menaklukkan Tripel Star Kudus dengan kedudukan 2-0.

Kejurda Bola Voli Putri U-13 Antar Club Se- Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Sanggar Bola Voli (SBV) Hamong Rogo bekerja sama dengan SMK YPE Sawunggalih Kutoarjo tersebut  berlangsung selama dua hari (24-25 Desember 2012). Sebanyak 10 Club terbaik asal berbagai daerah ikut ambil bagian dalam kejuaraan itu. Acara pembukaan dilakukan oleh Ketua KONI Purworejo Subandi SE serta dihadiri sejumlah pejabat DPRD dan Dinas Pendidikan.

Ketua panitia yang juga ketua SBV Hamong Rogo Sri Rochati BA mengatakan, Kejurda tersebut merupakan kegiatan tahunan yang penyelengaraanya bergilir di berbagai daerah. “Tujuanya sebagai upaya  pembinaan prestasi Bola Voli usia dini PBVSI,” ucapnya. Dikatakan, dengan adanya klejuaraan itu diharapkan mampu mencetak atlet-atlet bola voli berprestasi disetiap kelompok umur agar kelak menjadi pemain handal. “Pembinaan kami memang hanya pada usia dini antara 11 sampai 15 tahun. Setelah lebih dari umur tersebut kami serahkan pada pembinaan yang lebih tinggi,” kata Sri Rochati.

Dari pengamatan di lapangan, kejuaraan tersebut berlangsung cukup ketat. Sejak babak penyisihan, masing-masing club berusaha tampil semaksimal mungkin untuk mengungguli lawanya. Meski secara postur masih kecil-kecil namun kelincahan, skil dan semangat bertanding mereka tidak kalah dengan para atlet bola voli dewasa. Bahkan cara bermain para atlet usia dini tersebut terkesan menikmati,  lugas dan tanpa beban.

Berikut adalah para peserta yang tampil dalam Kejurda  Bola Voli Putri U-13 Antar Club Se-Jawa Tengah. Tugu Muda Semarang, Voka Banjarnegara, Indonesia Muda Sragen, Jatayu Purwokerto (A), Jatayu Purwokerto (B), Laskar Sukowati Sragen, Kebumen, Bravo Banjarnegara, Hamong Rogo Purworejo dan Tripel Star Kudus. Dalam kejuaraan tersebut para juara mendapat tropi, piagam penghargaan dan bola voli masing-masing lima buah.

506 Polisi Siap Amankan 78 Gereja di Purworejo

Untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan tertib dalam merayakan Natal 2012 dan tahun baru 2013, Kepolisian Resort (Polres) Purworejo akan menggelar operasi pengamanan. Gelar pasukan operasi dengan sandi “ Lilin Candi 2012”, Jumat (21/12), di alun-alun Puworejo. Upacara gelar pasukan dipimpin Kapolres, AKBP Muh Taslim Cairuddin SIK MH, diikuti seluruh anggota Polres Purworejo, Kodim 0708, Brimob, Batalyon 412 Raider, dan berapa organisasi kemasyarakatan (ormas).

Kapolres Muh Taslim mengemukakan bahwa operasi pengamanan “Lilin Candi 2012” dilaksanakan mulai 23-12-2012 pukul 00.00 WIB hingga 1-1-2013 pukul 24.00 mendatang. Dalam pengamanan tersebut, pihaknya akan menerjunkan 506 personil dari 853 anggota yang dimiliki. Sisanya melaksanakan tugas rutin seperti di polsek-polsek dan pelayanan masyarakat. “Kekuatan tesebut masih ditambah dari personil lain, seperti anggota TNI, Pol PP, Linmas, Banser dan ormas lainnya,” katanya.

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang akan merayakan Natal, sebanyak 78 gereja yang ada di Purworejo akan mendapat pengamanan. Pos pengamanan akan dipusatkan di dua titik yaitu Gereja Santa Perawan Maria Purworejo dan Gereja Santo Paulus di Kutoarjo. 

Kekuatan personil di tiap-tiap titik jumlahnya bebeda, tergantung tingkat kerawanan. Semakin rawan, semakin besar jumlah personil yang ditugaskan. Tingkat kerawanan berdasarkan ancaman, teror dan tindak kriminal lainnya. “Berdasarkan data dari Polri, sebanyak 14 Polda di seluruh Indonesia termasuk Jateng, masuk dalam kategori pengamanan pertama,” ungkapnya.

Menyinggung pengamanan perayanaan tahun baru, pihaknya akan menerjunkan personilnya di daerah rekreasi. Ia merasa pengamanan tersebut tidak terlalau berat dibanding pengamanan Natal. Karena dinilai Purworejo tidak memiliki obyek wisata yang signifikan, lagi pula bukan dilalui jalur wisata. Namun demikian, bukan berarti tidak memberi pengamanan, pihaknya tetap memberikan pengamanan. Ia minta kepada anggota dijajarannya agar dalam melaksanakan tugas bersikap humanis dan santun, namun tegas terhadap tindak pelanggaran. Sehingga bisa menekan angka kriminalitas dan lakalantas.

Bulan Dana PMI Terkumpul Rp 412 Juta

Bulan dana PMI Purworejo tahun ini jauh melebihi target. Dari target sebesar Rp 250 juta terealisasi Rp 412.639.515. Pernyataan itu dikatakan Wakil Ketua panitia Bulan Dana PMI, Drs Sigit Budimulyanto MM, dalam penutupan dan penyerahan bulan dana, Rabu (19/12) kemarin. Dijelaskan, dari perolehan sejumlah itu setelah dikurangi biaya operasional Rp 23,9 juta, sebesar 10% (Rp 38,8 juta) dikirimkan ke PMI Jateng. Sehingga  untuk PMI Purworejo sejumlah Rp 349.851.793.

Sedangkan pemanfaatan di PMI Purworejo antara lain untuk biaya rutin kantor PMI, juga untuk program kerja. Adapun program kerjanya antara lain untuk kesiapsiagaan dan bantuan bencana, bantuan kemanusiaan kepada masyarakat, pelayanan pertolongan pertama, partisipasi kegiatan organisasi lain. Kecuali itu untuk pendidikan dan pembinaan bagi palang merah remaja, korp sukarela, dan tenaga sukarela.

Bupati Drs H Mahsun Zain MAg selaku ketua panitia Bulan Dana PMI dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu bulan dana. Sehingga bulan dana bisa melampaui target hampir mencapai angka Rp 500 juta. ''Mudah-mudahan tahun depan bisa mencapai 1 miliar,'' katanya.

Bupati mengingatkan, Purworejo merupakan daerah rawan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan sunami. Karena lempengan bumi Purworejo termasuk yang rawan bergerak, maka juga rawan tsunami. Dalam mengantisipasi rawan bencana tersebut lanjut Bupati, peran PMI sangat dibutuhkan. Untuk menopang itu hasil bulan dana juga diperlukan. Apalagi karena PMI selalu di garis depan setiap terjadi bencana alam. Bupati pada kesempatan itu secara simbolis menyerahkan hasil bulan dana PMI kepada Ketua PMI Kabupaten Purworejo Drs.Tri Handoyo MM.

Masih Banyak Pengunjung RSUD Saras Husada Yang Merokok

Meski telah ada papan larangan merokok, namun ternyata masih banyak pengunjung RSUD Saras Husada Purworejo yang merokok di lokasi rumah sakit. Bahkan tak jarang jajaran RSUD mulai dari direktur, dokter hingga perawat terpaksa sering ikut mengingatkan para perokok itu.

Hal tersebut dikemukakan ketua tim penanganan pelayanan publik RSUD Saras Husada dr Juliance T Purba, ketika menemui tim pengaduan pelayanan publik Kabupaten Purworejo, yang melakukan klarifikasi di rumah sakit tersebut, Rabu (18/12). Tim dipimpin oleh Kabag Organisasi dan Aparatur Setda Bambang SUgito SH.

Dalam kesempatan itu, tim mengklarifikasi adanya sms yang masuk ke sms pengaduan pelayanan publik yang dikelola Pemerintah Kabupaten Purworejo. Salah satu sms itu mempertanyakan adanya pengunjung RSUD yang merokok.

Menurut Juliance, saat ini pihaknya sedang menghadapi penilaian sertifikasi. Sedangkan salah satu aspek yang dinilai adalah lingkungan rumah sakit yang bebas rokok. "Lha kalau masih banyak pengunjung yang merokok, ya nilai kita bisa berkurang," katanya.

Diungkapkan bahwa larangan merokok di lingkungan rumah sakit, merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh rumah sakit di Indonesia. "Sehingga seharusnya, ruangan khusus tempat merokok   juga tidak boleh didirikan di lingkungan rumah sakit," ungkapnya.

Sementara itu Bambang Sugito menyatakan dukungannya pada upaya pihak RSUD untuk menegur para perokok di lingkungan rumah sakit. "Namun tentunya dengan bahasa yang santun, agar mereka tidak tersinggung. Karena hal itu dimungkinkan karena mereka tidak tahu adanya aturan larangan merokok," katanya.

152 Kades Terpilih Dilantik

Sebanyak 152 kepala desa (Kades) terpilih hasl Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)  diambil sumpah dan janjinya oleh Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg dalam pelantikan di pendapa rumah dinas bupati, Rabu (19/12).

Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para Kades yang baru saja dilantik. Mereka diminta segera melakukan konsolidasi, termasuk dengan calon beserta pendukung yang kalah.

"Segera lakukan konsolidasi dan rekonsiliasi agar efek Pilkades tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama pelayanan publik. Kades yang baru saja dilantik juga harus segera belajar dan menyesuaikan diri," katanya.

Untuk desa yang dalam Pilkades lalu calonnya kalah dengan bumbung kosong, Bupati mengatakan akan segera menunjukkan penjabat sementara agar tidak terjadi kekosongan yang bisa mengganggu pelayanan publik. "Yang kalah dengan bumbung kosong akan digelar Pilkades tahun depan," katanya.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades)  Drs Murwanto mengungkakan, Pilkades periode 19-24 November itu sedianya diikuti oleh 157 desa di seluruh kecamatan. Namun dari jumlah itu Desa Kemanukan Kecamatan Bagelen dan Desa Gunung Wangi Kecamatan Kaligesing, calon kades kalah dengan kotak kosong sehingga belum menghasilkan kades. Juga Desa Benowo Kecamatan Bener gagal menggelar Pilkades karena calonnya mengundurkan diri

Tak Ada Agama Anjurkan Bentrokan

Ketua TP PKK Kabupaten Purworejo Ny Yaminah Suhar SH mengatakan, beberapa tahun belakangan ini sengketa dan bentrokan sesama warga yang berlatar belakang agama seringkali terjadi di berbagai tempat di tanah air kita.

Hal itu dikatakan Ny Yaminah ketika menyampaikan pengarahan pada kegiatan pembinaan keagamaan dan kerokhanian, di kantor PKK, beberapa waktu lalu. Pembinaan keagamaan itu juga dihadiri Pendeta Lukas Eko Sukoco MTh dari GKJ Purworejo sebagai narasumber. “Sesungguhnya tak ada satu agama pun yang mengajarkan umatnya untuk tawuran. 

Sebaliknya bahkan menganjurkan untuk bermusyawarah dalam menghadapi masalah dalam kehidupan,” tandasnya.

Lebih lanjut Ny Yaminah menjelaskan terjadinya beberapa kejadian kerusuhan dan kekerasan yang berlatar belakang agama, merupakan hal yang memprihatinkan. Tidak saja karena mengganggu ketertiban dan keamanan, namun juga menjadi gejala retaknya persatuan-kesatuan sesama warganegara Indonesia.

“Pada program pokok PKK pertama berbunyi “ Penghayatan dan Pengmalan Pancasila” dan yang kedua berbunyi “gotong royong”. Adanya peristiwa kerusuhan itu, menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam program PKK pertama dan kedua, tidak lagi difahami oleh sebagian masyarakat bangsa kita,” katanya.

Pdt Lukas Eko Sukoco MTh selaku narasumber memaparkan tentang kerukunan umat beragama di Purworejo. Menurutnya, ada yang berpendapat kondisi kerukunan antar umat bergama sudah baik, tapi ada juga yang berpendapat belum baik. Secara obyektif, menurutnya, harus diakui bahwa dengan adanya Pancasila dan pengamalannya, sejatinya kehidupan dan kerukunan antar umat pemeluk agama sudah berjalan dengan baik. Bahwa ada gesekan, kasus dan persoalan disana sini harus diakui dan dicari jalan keluarnya dengan semangat kebersamaan, kerukunan dan cinta kasih yang murni

“Tidak hanya di Indonesia yang agamanya lebih dari satu, tetapi semua Negara tidak ada yang seagama. Palestina juga warganya tidak hanya memeluk agama Islam, tapi 37 persennya memeluk agama Kristen. Kalau Palestina dan Israel terjadi perang bukan karena agama tapi karena berebut warisan. Jadi jangan divonis agama, harus dilihat masalahnya,” tanda Pdt Lukas.

Menurutnya upaya untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Purworejo, bisa dilakukan melalui bidang sosial ekonomi, bidang sosial budaya, bidang sosial politik, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Sementara itu Ketua Panitia Gondo Sumaryo dari Pokja I Kabupaten mengatakan, kegiatan pembinaan keagamaan dan kerokhanian tersebut, bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan tentang kerukunan hidup umat beragama bagi kader PKK dan tokoh masyarakat. Juga meningkatkan kehidupan beragama yang aman tentram nyaman dan damai. Sedangkan peserta yang mengikuti pembinaan sebanyak 64 orang dari 16 kecamatan.

Bantuan Alat Pokmas Tidak Sesuai Kebutuhan

Bantuan peralatan dari pemerintah kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, ternyata tidak selalu bisa dimanfaatkan. Hal ini bisa terjadi lantaran alat yang diberikan, tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi petani. Akibatnya, petani kembali menggunakan alat yang dimiliki sebelumnya.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi (rakor)  anggota FEDEP Kabupaten Purworejo, Jumat (14/12), di aula Bappeda. Rapat dipimpin Kabid Perekonomian dn penanaman Modal Bappeda Drs Unang Nurhidayat, yang mengagendakan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan FEDEP di tahun 2013 mendatang.  Hadir mendampingi, Kasubbid PDU dan Penanaman Modal Drs Muda Kahuni, dan ketua FEDEP tahun 2013 Drs Toni Prasetyo. 

Menurut Unang, salah satu contoh alat bantuan dari pemerintah propinsi yang sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan, yaitu alat pengaduk pada pembuatan gula kelapa dan Choopher. Alat pengaduk pada proses pembuatan gula kelapa, bantuan dari Dinas Koperasi Jawa Tengah yang dibantukan kepada kelompok pengrajin gula kelapa Desa Tursino, diakui sangat modern. 

“Apabila bisa difungsikan, bisa sangat membantu para pengrajin. Namun sayangnya, untuk menggerakan alat tersebut, dibutuhkan listrik dengan daya yang tinggi. Sementara listrik yang dimiliki petani hanya berkapasitas 450 watt,” ungkapnya. 

Demikian juga bantuan alat pengrajang hijauan pakan ternak (chopeer) dari Litbang Propinsi Jawa Tengah kepada kelompok tani ternak kambing PE “Anjani” Kecamatan Kaligesing, ternyata pisaunya dianggap kurang memenuhi standar. Sehingga hasilnya kurang maksimal. Peternak memilih kembali menggunakan alat yang dimiliki sebelummnya, karena dinilai hasilnya lebih bagus.

Menyinggung rencana kegiatan FEDEP tahun mendatang, Unang menjelaskan bahwa dari tiga klaster yang ada, kagiatannya akan melanjutkan tahun 2012. Untuk klaster gula kelapa akan meningkatkan produksi. Klaster Kambing PE dengan kegiatan proses pembuatan susu dan pupuk organik.

Sedangkan klaster jagung, akan mengadakan pelatihan pembutan pakan ternak dan tepung jagung.
Direncanakan tahun 2013 mendatang, akan ditambah klaster pariwisata. Pertimbangannya, di propinsi ada tiga  klaster yaitu bidang pertanian, industri dan pariwisata. Sementara di Purworejo baru dua bidang yaitu pertanian dan industri. 

Ia mengharapkan agar kegiatan dinas terkait diintegrasikan untuk mendukung kegiatan FEDEP. Ia mencontohkan, ada rencana pemberian bantuan bibit tanaman kelapa. Sedangkan petani berharap ada peremajaan tanaman kelapa dengan jenis lokal. Lebih lanjut ia menginformasikan bahwa, untuk mendatang ketua FEDEP tidak boleh dijabat dari birokarsai. Sehingga untuk tahun 2013, ketua dipercayakan kepada Drs Toni Prasetyo. Selama ini Toni telah mendampingi FEDEP di lapangan sebagai nara sumber.

150 Rumah Tak Layak Huni Dapat Bantuan

Sebanyak 150 rumah tak layak huni yang tersebar di wilayah Kabupaten Purworejo, mendapat bantuan perbaikan dari Kementerian Sosial, masing-masing senilai Rp 10 juta. Selain itu, bantuan juga diberikan untuk 15 Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE FM) masing-masing Rp 30 juta, dan sarana lingkungan di 3 lokasi masing-masing 45 juta.

Penyerahan bantuan dilakukan dalam kegiatan Bedah Kampung, yang dipusatkan di Desa Puspo Kecamatan Bruno, Kamis (13/12).  Acara dihadiri Direktur  Penanggulangan Kemiskinan Kemensos RI Drs Wawan Mulyawan MM, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Drs Budi Wibowo MSi, Staf Ahli Menteri Sosial Irfan Fauzi, serta para penerima bantuan.

Wawan Mulyawan mengungkapkan bahwa persoalan penanggulangan masalah sosial sangat kompleks. Tidak hanya pada masalah rumah yang tidak layak huni, namun juga mengentaskan kemiskinan dari segi pendapatan rumah tangga, hingga sumberdaya manusianya.
“Oleh karena itu, masyarakat lingkungan juga memiliki peran yang sangat penting terhadap penanggulangan masalah sosial,” katanya.

Sementara Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg melaporkan bahwa di wilayah Kabupaten Purworejo masih terdapat 66.810 kepala keluarga yang masuk kategori keluarga fakir miskin yang tersebar di 494 desa/kelurahan pada 16 kecamatan. Dari jumlah itu,  8.420 kepala keluarga diantaranya tinggal di rumah tidak layak huni. “Nnamun yang kami usulkan ke pemerintah pusat baru 1.501 rumah untuk diperbaiki,” ungkapnya.  

  

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Drs Budi Wibowo yang mewakili Gubernur Jawa Tengah menjelaskan, pemberian batuan tersebut diharapkan menjadi stimulan kemajuan masyarakat."Harapannya, bedah rumah di kampung dan penyerahan bantuan ini dapat menjadi stimulan dan pendorong berkarya masyarakat. Apabila bantuan yang diberikan malah membuat masyarakat jadi malas-malasan, bantuan jadi tidak berguna, jadi muspro," katanya.

Berbagai Kegiatan Warnai Peringatan Hari Ibu

Dalam rangka memperingati Hari Ibu ke 84 dan HUT DWP ke 13 serta peringatan Hari AIDS sedunia, Panitia Hari Ibu Kabupaten Purworejo menyelenggarakan berbagai kegiatan. Diantaranya yang telah dilaksanakan adalah kegiatan bhakti sosial (baksos) dengan melaksanakan anjangsana ke penderita sakit kronis di Senepo Kecamatan Kutoarjo, Pangenrejo dan Cangkrep Kecamatan Purworejo.

Bantuan berupa sembako beserta uang diserahkan pada masing-masing penderita tersebut, sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang dengan sesama. Selain itu lomba memasak berbasis bahan lokal dan pelatihan internet juga telah dilaksanakan pada Sabtu (8/12) di kantor PKK, serta senam sehat keluarga ceria dilaksanakan pada hari ini (14/12) dihalaman Setda dengan instruktur senam Ny.Sunardi.

Sedangkan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain anjangsana ke Panti Asuhan di desa Kaliharjo Kecamatan Kaligesing pada hari Sabtu (15/12), Lomba pemanfaatan limbah rumah tangga non organic di kantor PKK pada hari Selasa (18/12), donor darah pada hari Rabu (19/12), anjangsana ke anggota DWP yang sakit pada hari Rabu (19/12), seminar pendidikan pada hari Kamis (20/12), ziarah ke taman makam pahlawan pada hari Jum’at (21/12). 

Selain itu juga dilaksanakan upacara pada hari Sabtu (22/12), pemancangan bambu runcing berbendera merah putih pada empat pejuang kemerdekaan wanita Purworejo di wilayah kecamatan Kutoarjo dan Kecamatan Purworejo pada hari Sabtu (22/12), dan resepsi pada hari Kamis (27/12) di Pendopo Kabupaten Purworejo.

KB Jadikan Anak Berkualitas

Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah Drs Sri Wahono MKes mengatakan bahwa untuk melaksanakan program KB sangat sederhana. Yakni bagaimana kepala desa/kelurahan, bisa menyisihkan waktu 1 jam bersama kader KB dan PLKB. Disitu kepala desa/kelurahan dapat menanyakan berapa pencapaian kemarin dan pencapaian bulan lalu.

“Kami mohon Pak Kades/Pak Kalur bisa menyisihkan waktu 1 jam untuk program KB. Karena dulu KB pernah berhasil dengan cara seperti itu. Juga karena dulu pelayanan KB bisa dilaksanakan di tempat terdekat yaitu di Posyandu. Kami sangat percaya Pak Kades/Pak Lurah lebih pintar lebih pandai lebih menguasai dalam melaksanakan program KB di desanya,” kata Sri Wahono di hadapan kepala desa/ kelurahan dan tokoh masyarakat, se Kabupaten Purworejo, pada kegiatan orientasi program kependudukan dan keluarga Berencana.

Pelaksanaan orientasi yang dihadiri sekitar 600 peserta tersebut di buka Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, di pendopo Kabupaten, Senin (10/12). 

Lebih lanjut Wahono mengatakan dengan jumlah anak yang sedikit, pasti akan lebih mudah memenej daripada anak banyak. Karena jumlah anak yang banyak otomatis dituntut sarana pangan, bagaimana menjadikan anak berkualitas terpenuhi kebutuhan kesehatan, gizi, pendidikan, serta menjadi anak soleh, dan lain-lain.

Sementara itu Bupati Drs H Mahsun Zain MAg mengharapkan kepala desa/kelurahan dan tokoh masyarakat, dapat mengaktifkan kegiatan yang berkaitan dengan program KB sebagai wadah pembinaan karakter sumberdaya manusia. “Ini nantinya tidak saja dalam rangka menunjang program kegiatannya saja. Namun berbagai langkah nyata dan positif juga harus dilakukan, agar pemerintah desa mampu menjadi institusi yang benar-benar membawa kesuksesan program keluarga berencana,” harapnya.

Kepala Badan KBPP Kabupaten Purworejo Drs Muh Wuryanto MM, mengatakan pelaksanaan kegiatan orientasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan persepsi bersama. Karena betapapun majunya sektor pembangunan, tanpa diimbangi dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk, maka hasilnya kurang berarti dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Termasuk menyerasikan kebijakan pengendalian penduduk dengan program pembangunan lainnya, melalui konsep pembangunan yang berwawasan kependudukan, dengan ciri-ciri program yang memperhatikan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, mengutamakan pembangunan yang pro rakyat, sesuai dengan situasi, kondisi dan potensi daerah. “Tetapi tetap memperhatikan peningkatan kualitas keluarga sebagai basis peningkatan kualitas SDM dan pelestarian lingkungannya,” katanya.

Siswa SMA Negeri 5 Purworejo Tabrak Pejalan Kaki Hingga Tewas

Tak terhitung sudah jiwa melayang sia-sia di jalan raya. Sebagian besar penyebab semua itu akibat kecerobohan manusia. Seperti yang terjadi di jalan Purworejo – Magelang, tepatnya di depan kantor Desa Trirejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Lantaran mengendarai sepeda motor dengan sangat kencang, Kepti Bidianita (17), siswa SMA Negeri 5 Purworejo menabrak Kasiyem (60) warga RT 01 RW 02 Desa Trirejo, Kecamatan Loano hingga tewas seketika di tempat kejadian Sabtu (9/12) sekitar pulul 11.00 WIB.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, kecelakaan bermula saat Kepti  warga Desa Kepil RT 1 RW 3 Kecamatan/Kabupaten Wonosobo mengendarai sepeda motor Jupiter MX nomor polisi AA 2488 TF dengan kecepatan tinggi dari arah utara. Saat itu kondisi jalan basah karena hujan gerimis. Sampai ditempat kejadian, tiba – tiba ada penyeberang jalan yang belakangan diketahui bernama Kasiyem pedagang kerajinan anyaman bambu.

Akibat laju kendaraan yang kencang maka Kepti tidak bisa menguasai keadaan sehingga korban tertabrak dan terpental hingga beberapa meter. Akibat luka yang cukup parah pada bagian kepala korban kemudian meninggal ditempat kejadian. “Kepala korban luka parah dan terus mengeluarkan darah,” kata sejumlah saksi. Kepti sendiri terpental hingga beberapa meter, namun demikian hanya mengalami luka ringan.

Sejumlah warga yang melihat kejadian tersebut kemudian memberikan pertolongan dengan membawa Kepti ke Puskesmas Loano. Sementara jenazah korban langsung dilarikan ke RSUD Saras Husada untuk divisum. Kecelakaan tersebut kini sedang ditangani oleh Satlantas Polres Purworejo.

ASI Penting Bagi Perkembangan Anak

Pengaruh zat besi, yodium dan air susu ibu (ASI) eksklusif, penting bagi perkembangan anak. Terutama pertumbuhan otak pada masa intrauterine hingga usia enam bulan, yang merupakan masa perkembangan otak paling pesat pada kehidupan manusia.

Hal itu dipaparkan dr Agung Triono SpA dari Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta, selaku narasumber pada seminar kesehatan di Pendopo Kabupaten Purworejo, beberapa waktu lalu. Seminar kesehatan yang diselenggarakan TP PKK tersebut, di buka Bupati Purworejo dalam rangka gerakan nasional sadar gizi menuju manusia Indonesia yang prima.

Lebih lanjut dr Agung menjelaskan, untuk pemberian ASI pada bayi, saat ini banyak menjadi hambatan para ibu, terutama jika yang bersangkutan bekerja di luar rumah. Maka alternatif terbaik harus memerah ASI dan tetap diberikan kepada bayinya. “ASI ini dalam waktu 24 jam dimasukkan dalam kulkas masih baik. Maka jika seorang ibu hanya bekerja antara pukul 07.00 hingga 16.00 atau menjelang petang hari tetap tidak masalah. Bisa memberikan ASI pada bayinya,” ungkapnya.

Pada bagian lain dr Agung juga memaparkan beberapa contoh perilaku sadar gizi antara lain memantau berat badan secara teratur, makan beraneka ragam, mengonsumsi garam beryodium. Selain itu juga  memberikan hanya ASI saja kepada bayi sampai usia 6 bulan, serta mendapatkan dan ememberikan implementasi gizi bagi anggota keluarga yang membutuhkan.

Sedangkan sumber yodium bisa didapat dari ikan, rumput laut, garam yang sudah diproses iodisasi. “ Untuk sumber zat besi terdapat pada jenis makanan antara lain daging unggas, ikan, kacang kapri, sayuran hijau dan buah. Dalam memberikan makanan pada anak, bukan makan yang banyak  tapi berilah makanan yang seimbang semua gizi tercukupi,” tandasnya.

Sementara itu dr Sonny Wibisono SPOG dari Rumah Sakit Kasih Ibu Purworejo memaparkan tentang penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). AKI pada Ibu melahirkan bisa ditekan, dengan terus rutin memeriksakan kehamilan sejak awal. “ Dengan pemeriksaan rutin akan diketahui riwayat kesehatan dan catatan kehamilan. Sehingga ketika pada waktunya persalinan, bisa dilakukan antisipasi,” ujar dr Soni.

Ketua TP PKK Kabupaten Ny Yaminah Suhar SH mengatakan seminar kesehatan ini sebagai upaya peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku masayarakat tentang gizi yang sehat. Selain itu juga memberikan penjelasan tentang pengelolaan proses tumbuh kembang guna menciptakan balita yang berkualitas dan perawatan kehamilan dan kegawat daruratan kebidanan.

Seminar tersebut diikuti sekitar 500 peserta terdiri Ketua TP PKK Kecamatan, Pokja IV, Kader Posyandu, Kader PAUD, dan masyarakat umum.

Pasar Murah Sambut Natal dan Tahun Baru

Dalam rangka menyambut Hari Natal 2012 dan Tahun Baru 2013, Pemerintah Kabupaten Purworejo menggelar pasar murah. Kegiatan pasar murah dibuka Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, di lokasi taman bermain anak (TBA), Senin (10/12).

Kepala Dinas Perindagkop Dra Suhartini MM dalam laporannya menyampaikan bahwa pasar murah itu menyediakan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.  “Tujuannya untuk membantu masyarakat dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru,” ungkapnya.

Pasar murah diikuti sejumlah peserta, antara lain UKM Karya Abadi yang menyediakan beras, KUB Karya Tani menjual gula kelapa, KUB Mitra Sejahtera menjual minyak goreng, KUB Rahayu menjual criping dan roti, UKM Jakati menjual telur, UD Sri Dadi menjual aneka kebutuhan rumah tangga, UD Sumber Sayur menjaul aneka kebutuhan dapur, Bandeng Terang menjual Bandeng dan Kios Raffi menjual pakaian.

Komisi A DPRD Batang Studi Banding PNPM

Komisi A DPRD Kabupaten Batang, Jum’at (7/12) melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo. Mereka akan sharing tentang pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan, PNPM Integrasi.  Tim tamu dipimpin ketua komisi, Teguh Lumaksono SE, diterima Sekda Kabupaten Purworejo, Drs Tri Handoyo MM, beserta pimpinan SKPD terkait di jajaranya, di ruang otonom Setda.

Dikemukakan oleh Teguh Lumaksono bahwa, pihaknya berkunjung ke Purworejo untuk ngangsu kaweruh terkait pelaksanaan PNPM di Purworejo. Pihaknya ingin sharing dengan Kabupaten Purworejo, terkait PNPM dengan segala permasalahannya. Apakah pelaksanaan di Purworejo terjadi penyelewengan, yang dilakukan oleh oknum birokrasi. 

Dipaparkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermasdes) Kabupaten Purworejo bahwa, Kabupaten Purworejo menerima bantuan Program PNPM sejak 2003 lalu. Waktu itu bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK), di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kaligesing, Bener, Bruno dan Gebang. 2007 berganti nama PNPM namun masih ada PPK nya (PNPM-PPK) masih di 4 kecamatan yang sama.

Baru 2008 berganti naman menjadi PNPM, di 15 kecamatan berupa PNPM Mandri Perdesaan, dan 1 kecamatan PNPM Mandiri Perkotaan. PNPM-MD dikelola Bapermasdes, sedangkan PNPM-MP dikelola Dinas Pekerjaan Umum. 

Dari 2003-2012, alokasi dana bantuan langsung masyarakat (BLM) PPK, PNPM-PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan di kabuoaten Purwprejo sebesar 134.350/000.000. Bersumber dari APBN Rp 115.160.000.000, APBD 19.190.000.000, dan swadaya masyarakat  terkumul Rp 7.354.937.000.
Dari alokasi dana tersebut, dialokasikan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP), simpan pinjam kusus kelompok perempuan (SPP), sarana prasarana, pendidikan, kesehtan dan peningkatan kualitas hidup.

Berdasarkan laporan keuangan UPK per 30/11 pada neraca kolektif, total dana kas yang ada di UPK kabupaten sebesar Rp 13.672.880. Total bank Rp 10.126.031.260. Jumlah total surplus ditahan Rp 10.124.002.544, dan surplus berjalan Rp 5.105.724.353

Hasil Pertanian Purworejo Digelar di STA

Berbagai produk hasil pertanian dan makanan olahan berbahan baku hasil pertanian, digelar di Sub Terminal Agrobisnis (STA) Desa Krendetan Kecamatan Bagelen. Acara digelar selama tiga hari, dibuka Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg, Rabu (5/12). Acara digelar bertajuk “ Unjuk produk hasil pertanian wilayah Purworejo selatan” diikuti kelomok tani dan industri rumah tangga binaan Bank Jateng.

Dari kelompok tani wilayah Kecamatan Bagelen, antara lain memajang produk unggulannya seperti gula kelapa, gula semut rasa jamu, serta berbagai makanan olahan. Kecamtan Purwodadi, makanan olahan berbahan baku ikan laut. Kecamatan Ngombol, beras organik, serta aneka produk olahan. Tak ketingalan Kecamatan Kaligesing, menampilkan kambing etawa, susu kambing etawa instan, ekstrar kulit dan buah manggis yang dipercaya mempunyai berbagai kasiat pengobatan.

Kepala Bidang Bina Usaha Tani pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Purworejo, Drs Sunardi, menyatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai jawaban atas miringnya informasi beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa, keberadaan STA mangkrak. Kedepan pihaknya juga akan menggelar kegiatan yang sama, dengan memamerkan produk gula kelapa dan gula semut. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan stigma STA mangkrak bisa ditepis. 

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan tersebut sebagai upaya meningkatkan akses pasar bagi petani. Meningkatkan  peran STA sebagai sarana pemasaran hasil pertanian bagi petani/klomtan/gapoktan, agar dapat berfungsi secara optimal. Serta pembinaan kemandirian klomtan dalam kewirausahaan sebagai upaya peningkatan pendapatan petani.

Bupati Mahsun Zain, pada kesempatan yang sama menyatakan bahwa visi menjadi daerah agrobisnis itu semakin dikokohkan dengan branding Kabupaten Purworejo yang baru saja diresmikan yakni “Purworejo Go...agri-culture vision”. Dengan  maksud bahwa Kabupaten Purworejo sebagai daerah pertanian sekaligus sebagai daerah yang mempertahankan dan mengembangkan seni budaya. Selain itu, juga untuk mengikat komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam melakukan promosi baik nasional maupun internasional tentang keunggulan dan keunikan potensi yang berbeda dengan daerah lain. 

Dengan demikian, cita-cita untuk menjadi daerah agrobisnis merupakan sebuah tekad yang sangat kuat, yang harus sungguh-sungguh kita perjuangkan agar menjadi kenyataan. Terlebih cita-cita tersebut didasari pada kondisi riil, bahwa Purworejo merupakan daerah agraris yang  sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani, sehingga kesejahteraan petani harus menjadi salah satu perhatian utama.

Persoalan yang dihadapi antara lain luas areal pertanian semakin sempit, sementara jumlah penduduk semakin bertambah. Banyak areal pertanian yan beralih fungsi, sementara masyarakat masih tetap mengkonsumsi beras sebagai bahan makanan pokok sehari-hari. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah mencanangkan dua program, yaitu keanekaragaman makanan dan intensifikasi pertanian. 

Untuk program keanekaragaman makanan, diharapkan masyarakat tidak sepenuhnya tegantung dari beras. Namun upaya itu khususnya di Kabupaten Purworejo sangat sulit dilaksanakan, karena masyarakat masih tergantung beras. Mengingat program pertama sulit dilakukan, maka upaya lain dengan melaksanakan program kedua,  yaitu melalui intensifikasi pertanian.

Ia berharap melalui kegiatan seperti ini, mampu menjadi wahana untuk memperkenalkan produk hasil pertanian Kabupaten Purworejo, sekaligus menjadi informasi faktual mengenai  potensi pertanian Purworejo. Selain itu, bisa menjadi ajang pertemuan antara para produsen dan konsumen, yang diharapkan dapat berinteraksi langsung untuk saling bertukar informasi, melakukan promosi maupun bertransaksi. 

39 Kades Terpilih Dilantik

Sebanyak 39 orang calon kepala desa terpilih, mengucapkan sumpah jabatan dan dilantik sebagai kepala desa, oleh Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg. Mereka dikukuhkan sebagai kepala desa melalui keputusan Bupati Purworejo nomor 188.4/516 2012 tertanggal 20-11-2012. Acara dikemas dalam sebuah upacara, Selasa (4/12), di pendopo rumah dinas bupati.

Kepala desa yang dilantik tersebut, merupakan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades), tanggal 30 Oktober-1 Nopember lalu. Dari jumlah tersebut, 6 orang diantaranya wanita. Sebelum melantik calon kades terpilih, Bupati menyerahkan surat keputusan pemberhentian bernomor 141.4/515/2012 tertanggal 20-11-2012 tentang pemberhentian kepala desa. Hadir pada acara tersebut, para istri/ suami kades terlantik beserta keluarga.

Bupati Purworejo Mahsun Zain pada kesempatan tersebut menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada kepala desa yang memasuki purna tugas, atas darma baktinya selama menjabat. Namun ia minta maaf, karena pemerintah daerah tidak bisa memberikan penghargaan yang memadai atas pengabdiannya, selain ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya.

Lebih jauh ia menyatakan bahwa, pengabdian saudara kepada desa, masyarakat, bangsa dan negara tidaklah terikat pada jabatan atau kedudukan tertentu saja, melainkan terbentang luas, pada setiap waktu dan kondisi. Untuk itu ia minta agar tidak berhenti berbuat dan mendedikasikan segala kemampuan dan potensi untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. 

Era otonomi daerah ini, sambungnya, membawa peluang sekaligus tantangan yang besar, terutama para pemimpin dan aparatur pemerintahan. Tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan otonomi daerah, antara lain bagaimana memanfaatkan serta mendayagunakan secara optimal sumber daya yang masih terbatas keberadaannya. Terutama dalam hal dana, SDM, sarana dan prasarana. Selain itu, upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sehingga upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Purworejo maju dan sejahtera bisa tercapai.

Disisi lain, ia berpesan agar kepala desa yang baru dilantik agar tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. “Abdikan seluruh potensi dan energi yang dimiliki untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Harus diingat bahwa Kepala Desa adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Karenanya, Kepala Desa dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat, dengan tetap berpegang pada aturan yang ada” pesannya. 

Disamping itu, seorang kepala desa juga dituntut untuk mampu menyerap aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil akan bermanfaat dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Selain itu, dalam melaksanakan pemerintahannya kepala desa juga tidak bisa terlepas dari dukungan BPD, sebagai unsur Pemerintahan Desa.

Kepala Desa dan BPD merupakan mitra, sehingga harus dapat membangun komunikasi yang harmonis sekaligus bersinergi, dengan tetap dan terus melakukan koordinasi maupun konsultasi serta bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai langkah awal, Ia minta agar kepala desa segera mempersatukan kembali warga yang mungkin sempat terkotak-kotak, ataupun renggang tali silaturahminya, karena pelaksanaan Pilkades lalu. Untuk itu, lakukan komunikasi yang intens, sehingga bisa bertukar pikiran sekaligus menghargai perbedaan. 

Dengan demikian, harmoni kehidupan di desa akan tercipta, sehingga masyarakat secara sadar dan aktif berkiprah dalampembangunan desanya. Kepada seluruh masyarakat desa, ia mengajak untuk mengakhiri segala perbedaan yang ada selama proses pemilihan sampai dengan pelantikan Kepala Desa. “Marilah bergandengan tangan dalam semangat kebersamaan untuk bersama-sama membangun desa” ajaknya.

Jamkesda Serap Dana Rp 2,8 M

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin, disamping butuh alat kesehatan, juga infrastruktur. Sampai dengan akhir Nopember, Pemkab Purworejo telah mengeluarkan dana jamkesda sebesar Rp 2,8 milyar. Dana tersebut juga untuk masyarakat miskin kuota jakesmas, seperti pemulasaraan jenazah, yang tidak masuk jamkesmas. Tahun 2013, Pemkab meningkatkan anggaran menjadi Rp 3,5 milyar. 

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, dr Kuswantoro MKes, pada rapat koordinas (rakor) layanan kesehatan masyarakat miskin non kuota jamkesmas lintas propinsi di ruang rapat Bagelen, Senin (3/12). Rakor yang dibuka Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain Mag itu, diikuti dari Kabupaten Kulonprogo, Sleman DIY, Kabupaten dan Kota Magelang, serta dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.

Lebih lanjut Kuswantoro mengakui bahwa masih ada masyarakat miskin yang tidak masuk dalam program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas). Layanan kesehatan masyarakat miskin non kuota jamkesmas, didanai derah melalui program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda,). Untuk pelaksanaannya perlu menjalin kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota lain. “Jalinan kerja sama ini  sudah dilaksakan sejak tahun lalu. Kali ini, penyelenggaraan rakor di Kabupaten Purworejo,” katanya. 

Hal senada juga diungkapkan Bupati Purworejo bahwa di tengah-tengah kita masih banyak masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu Jamkesmas alias non kuota. Kelompok ini merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi, untuk menyediakan dana pendamping Jamkesmas, agar akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dapat ditingkatkan. 

“Kalau semua masyarakat miskin masuk dalam pendataan Badan Pusat Statitik, kita tidak perlu menganggarkan dana. Ini terjadi karena masih ada masyarakat miskin yang tidak masuk jamkesmas. Kerja sama ini perlu, karena masyarakat yang bermukim diperbatasan, bila sakit pilih berobat di luar kabupaten dengan pertimbangan lebih dekat dari pada ke Purworejo. Kedepan, saya mempunyai program bahwa semua Puskesmas, memberikan layanan rawat inap,” katanya.

Bantuan Gubernur Untuk Peningkatan Layanan Masyarakat

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan bantuan keuangan gubernur kepada pemerintah desa, diselenggarakan rapat koordinasi (rakor) monitoring dan evaluasi. Rakor diikuti pengelola bantuan dan tim monitoring, di pendopo rumah dinas bupati beberapa waktu lalu. Sebagai nara sumber Kabag Pemerintahan Setda, Inspektur pada Inspektorat Kabupaten, dan dari DP2KAD, dibuka Bupati Purworejo Drs H Mahsun Zain MAg.

Kasubag Pemerintahan Umum, Desa/Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Setda, Purwanto SSos, menginformasikan bahwa untuk mendukung visi misi Gubernur Jawa Tengah, pemerintah propinsi memberikan beberapa bantuan. Bantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari beberapa bantuan tersebut, yang dikelola Bagian Pemerintahan, yaitu bantuan untuk pengadaan sarana perkantoran. Besarnya bantuan tiap desa Rp 5 juta, diberikan sejak 2009 lalu.

Bantuan bisa cair setelah pemerintah desa, mengajukan proposal rencana belanja sesuai juknis yang telah disampaikan. Bantuan diperuntukkan pembelian sarana perkantoran,  dan tidak diijinkan untuk pembangunan fisik, perjalanan dinas, biaya rapat-rapat, pembelian filing kabinet. Setelah proposal disetujui, bantuan diterimakan kepada desa melalui rekening desa masing-masing.

Ditambahkan oleh Kabag Pemerintahan Kendrasmoko SSos MSi, bahwa sampai saat ini baru 207 desa yang bantuannya sudah cair. 259 desa, baru dalam proses, dan 3 desa belum mengajukan proposal.

Dari desa yang sudah cair, belum satupun desa yang telah menyampaikan surat pertangun jawawaban. (SPJ).Bagi desa yang telah menerima dana, agar segera membuat SPJ, karena desa yang tidak membuat SPJ, bantuan yang sama tahun berikutnya tidak bisa dicairkan.  Bagi desa yang belum mengajukan proposal agar secepatnya.

Bupati Mahsun Zain mengungkapkan bahwa, bantuan tersebut mempunyai maksud dan tujuan untuk mendukung percepatan pembangunan desa dalam rangka peningkatan pelayanan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat. Mendukung terciptanya kelancaran dan kemudahan Pemerintah Desa dalam melayani masyarakat. Perwujudan pembangunan kewilayahan, yang mengintegrasikan program/kegiatan pada SKPD terkait untuk mendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi desa.

Dalam rangka mengawal pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana yang transparan, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berjenjang. “Saya percaya kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Purworejo jujur semua. Namun dalam membuat SPJ kalau tidak didampingi sering mengalami kesulitan. Kelihatannya dananya kecil, hanya lima juta rupiah tiap desa. Namun secara keseluruhan se propinsi jumlahnya cukup besar. Sekecil apapun, bantuan harus dipertanggungjawabkan,”tegasnya

Artikel

Demokrasi di Indonesia

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang paling laris di dunia. Walaupun  hampir dipakai di seluruh dunia, namun dalam kenyataannya demokrasi bukanlah sistem pemerintahan yang terbaik, walaupun bukan yang terburuk.

Di Indonesia sendiri, sistem pemerintahan ini telah dipakai sejak negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Terbukti dari mekanisme kepemimpinannya, Presiden bertanggung jawab kepada MPR, di mana MPR dipilih dari Rakyat. Secara hirarki, Rakyat adalah pemegang kepemimpinan Negara.

Dalam perjalanannya, demokrasi di Indonesia pernah dua kali mengalami masa suram. Era yang pertama terjadi saat Orde Lama, pada masa pemerintahan Soekarno. Pada masa ini Indonesia menjalankan sistem Demokrasi Terpimpin, dengan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kesalahan fatal yang terjadi dalam sistem ini ---- selain Soekarno mengangkat diri menjadi presiden seumur hidup, adalah dibubarkannya  DPR dan digantikan oleh DPRGR. Padahal, dalam UUD,  secara eksplisit sudah ditentukan bahwa, presiden tidak berwenang membubarkan DPR. Pemberontakan G30S pun mengakhiri sistem Demokrasi Terpimpin, dan menjadi awal dimulainya Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila yang dipimpin oleh Soeharto berinti menegakkan kembali azas negara hukum untuk dapat dirasakan oleh segenap warga Negara,  hak azasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun aspek perseorangan dijamin dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Namun dalam perjalanannya, sistem demokrasi ini pun lambat laun tak sesuai dengan semangat yang dibawanya. Kekuatan politik yang sekiranya tak sesuai dengan kehendaknya disingkirkan. Kekuatan politik dijinakkan, sehingga menjadi kekuatan yang tidak lagi mempunyai komitmen sebagai kontrol sosial. Pers mati. 

Koran-koran yang mengkritik pemerintah, dibredel. Rakyat pun tak punya kebebasan berbicara. Siapa saja yang sekiranya mengganggu stabilitas nasional, disingkirkan.  Korupsi yang sudah sejak jaman kolonial subur di negeri ini, semakin tumbuh subur. Kolusi seperti banjir di musim penghujan, tak dapat dicegah. Nepotisme seakan mendapatkan tempatnya. Soeharto tempatkan dirinya menjadi Bapak, sedang Negara ia anggap sebagai Anak.

Pada masa itu, negeri ini dibawanya kembali ke masa kerajaan. Pemimpin adalah maha tahu, sedangkan rakyat hanya dan harus patuh pada pemimpin. Situasi tersebut meciptakan kembali kelas-kelas sosial yang telah mati-matian dihapus oleh para terpelajar saat jaman kolonial.

Akhirnya, setelah 32 tahun duduk di tampuk kekuasaan ---  tanpa lawan politik yang berarti, Soeharto lengser sebelum masa jabatannya terpenuhi. Dengan itu pula Orde Reformasi mencoba merekonstruksi sistem demokrasi Indonesia.

Pada masa Reformasi kebebasan pers dan kebebasan berbicara disuburkan kembali. Koran-koran bebas menkgkritik kebijakan pemerintah yang dianggapnya tak sesuai. Rakyat bebas bicara tentang pemerintahan, sekiranya itu tak sama dengan yang mereka inginkan. Keduanya berfungsi sebagai kontrol pemerintah, agar kekuasaan yang dijalankan tidak jauh menyeleweng.

Di mata dunia Indonesia telah dianggap Negara demokrasi. Terbukti telah diadakannya pemilu dari presiden sampai dengan kepala daerah.  Walaupun belum bisa dikatakan baik. Agaknya kita harus menunggu demokrasi akan membawa keadilan dan kemakmuran untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Bayu Wira Handyan

Mahasiswa S-1 Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro

Artikel

Terbiasa Teratur Menciptakan Keteraturan

“Keteraturan adalah keadaan di mana terjadi keseragaman dalam melakukan sesuatu. Keteraturan terjadi terjadi setelah seluruh komponen masyarakat dalam suatu wilayah berpola sama, seragam”

Masyarakat mana yang tidak menghendaki keteraturan di tempat mereka tinggal? Keteraturan seakan menjadi tolok ukur maju atau tidaknya suatu bangsa.  Tiada lagi orang menerobos lampu merah. Tiada lagi orang menyerobot antrian. Tiada lagi orang meludah, merokok, dan membuang sampah sembarangan. Orang akan berjalan saat lampu hijau. Antrian tak akan penuh cacian, karena orang akan tetap dalam jalurnya. Orang akan merokok di ruang terbuka, meludah dan membuang sampah di tempat yang disediakan. Semuanya berjalan secara teratur.

“Keteraturan terjadi karena kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan menahun”

Keteraturan tidak hanya mengarah ke sisi kebaikan. Keteraturan tergantung pada kebiasaan yang dilakukan suatu masyarakat pada suatu tempat. Dalam suatu masyarakat, bisa terjadi kesemrawutan yang teratur. Mereka teratur dalam suatu pola yang semrawut, dan mereka terbiasa dengan pola itu. Terbukti dengan dilakukannya hal tersebut --- menahun.

“Untuk bisa hidup dalam suatu keteraturan, terbiasa adalah suatu keharusan”

Suatu individu dalam suatu masyarakat yang terbiasa hidup dalam kesemrawutan yang teratur pindah ke dalam lingkungan yang berisi individu-individu yang teratur. Bisa dipastikan, ia akan selalu mengeluh tentang lingkungan barunya tersebut. Dia akan mengalami masa adaptasi yang tidak sebentar, dan ada kemungkinan dia akan kembali berpindah ke lingkungan lamanya. Begitu juga sebaliknya, suatu individu yang berasal dari suatu masyarakat yang teratur pindah ke lingkungan yang punya perilaku semrawut yang teratur. Bisa dipastikan, ia akan mencaci lingkungan barunya ini, dan ada kemungkinan dia akan kembali ke lingkungan asalnya, jika dia tidak bisa beradaptasi di sana.

“Keteraturan terjadi di semua tempat, di mana terdapat masyarakat yang hidup secara berpola”

Keteraturan akan terjadi jika ada tempat. Entah itu di lereng gunung yang sulit dijangkau, di daerah terpencil yang bahkan penerangannya masih setia dengan senthir, atau pun di tengah padat gedung dan sesak asap kendaraan bermotor. Keteraturan tak pernah pandang bulu. Untuk dapat menuju masyarakat yang teratur, dibutuhkan dua syarat: area atau tempat dan masyarakat. Setelah dua syarat tersebut dipenuhi, maka dengan sendirinya masyarakat tersebut akan menciptakan suatu pola yang dilakukan terus menerus.

“Peraturan dan keteraturan adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Mereka ibarat Yin dan Yang”

Individu di suatu tempat, akan dipaksa untuk hidup sesuai dengan peraturan di dalamnya. Ia akan dipaksa untuk hidup sesuai peraturan di tempat ia tinggal. Jika ia melanggar, bisa dipastikan ia akan mengalami hukuman sesuai peraturan yang ada --- di sebagian tempat mereka yang melanggar akan digosipkan atau bahkan dikucilkan. Untuk itulah perlu dibuat peraturan. Peraturan akan membuat individu yang berada di bawah naungannya akan terbiasa untuk berperilaku secara teratur. Tanpa adanya peraturan, yang mungkin terjadi adalah ketidakteraturan yang teratur.

Bayu Wira Handyan

Mahasiswa S-1 Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro

Buruh Bangunan Tersengat Listrik

Zaki (20) pekerja bangunan warga Dusun Petung Ombo, Kelurahan Ngepanrejo, Kecamatan Bandungan, Magelang tak sadarkan diri setelah tersengat listrik Kamis (29/11) sekitar pukul 11.30 WIB. Beruntung jiwa pekerja bangunan yang tengah mengerjakan pembangunan Gedung Kesenian di eks Gedung Bioskop Bagelen ini masih bisa terselamatkan meski mengalami luka bakar cukup serius.

Informasi yang behasil dihimpun menyebutkan, peristiwa bermula saat Zaki tengah membersihkan batangan alumunium sepanjang dua meter. Tanpa disadari tiba-tiba saja alumunium tersebut menyenggol kabel yang terkelupas. Seketika itu juga terjadi percikan api disertai ledakan dan Zaki yang saat itu berdiri di atas kayu langsung terpental. “Waktu itu Zaki sedang mengerjakan kubah lantai dua,” kata rekan-rekan Zaki.

CV Yudha Cakti selaku pelaksana proyek pembangunan saat ditemui mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya pengamanan pekerja semenjak awal pengerjaan. Salah satunya adalah permohonan pemadaman aliran listrik kepada PLN Purworejo. Namun demikian, meski sudah beberapa kali mengajukan permohonan pemadaman namun belum juga dipenuhi oleh PLN. “Sampai kejadian itu PLN juga belum melakukan pemadaman aliran listrik,” jelasnya.

Sementara itu, meski jelas-jelas sudah korban jatuh namun pemadaman listrik belum juga dilakukan oleh PLN Purworejo. Bahkan pihak PLN juga enggan disalahkan dengan dalih pemadaman harus seijin Pemerintah Daerah. Sebab, lokasi tersebut merupakan jalur padat PLN yang nantinya akan berdampak pada perkantoran, usaha dan sekolah.

Masyarakat Berhak Dapat Layanan Prima

Puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke 41 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tingkat Kabupaten Purworejo, ditandai dengan upacara bendera di halaman Setda, Kamis (29/11). Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan dana belajar untuk 15 siswa, serta penyerahan mobil ambulans dari Bank Mandiri untuk PMI Cabang Purworejo.

Presiden SBY dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Purworejo Suhar mengungkapkab bahwa Korpri telah menunaikan perannya sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga Birokrasi Pemerintahan saat ini tampil dengan pelayanan yang semakin baik.

Menurutnya, peningkatan kinerja aparatur Negara melalui reformasi birokrasi, memiliki posisi yang sangat strategis terhadap keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan Nasional. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, akan semakin baik jika segenap aparatur pemerintahan mampu merubah pola pikir (mindset) dari mental penguasa menjadi birokrat yang bermental Abdi Masyarakat.

“Ingat, jajaran aparatur Pemerintahan adalah pelayan masyarakat. Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang prima dari pemerintah di manapun dan kapanpun. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tandasnya.

Menurut Presiden, birokrat pemerintah masih perlu disempurnakan. Publik masih melihat bahwa birokrasi cenderung berbelit dan rumit. “Kita patut bersyukur, melalui reformasi birokrasi kita terus menata kelembagaan pelayanan publik, menyederhanakan prosedur pelayanan, serta menerapkan standar pelayanan minimal,” katanya.

KORPRI Gelar Pengobatan Gratis

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Purworejo mengadakan pemeriksaan dan pengobatan gratis di Desa Turus Kecamatan Kemiri, Kamis (29/11). Pemeriksaan dan pengobatan tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI Ke 41.

Dipilihnya Desa Turus sebagai kegiatan pemeriksaan dan pengobatan gratis menurut Kepala UPT Puskesmas Winong, drg Susi Ariyani, sebagai upaya pendekatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di desa Turus. ”Pemeriksaan dan pengobatan ini gratis, namun apabila diketahui penyakit yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut seperti memerlukan pemeriksaan laborat, juga akan dirujuk untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.

Pemeriksaan dan pengobatan gratis yang dilaksanakan di rumah Kepala Desa Turus, juga dihadiri oleh Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Purworejo Ny Sri Yuni Astuti Tri Handoyo dan beberapa pengurus KORPRI Kabupaten. Karena disamping dalam rangka HUT KORPRI, juga dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke 13 Dharma Wanita Persatuan.

Ny Tri Handoyo dalam kesempatan tersebut memberikan beberapa arahan terkait dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Bawaslu Jateng Kunjungi Panwaslu Purworejo

Dalam rangka memantau kesiapan pengawasan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja di Panwaslu Kabupaten Purworejo, Senin (26/11). Dalam kunjungan itu, anggota Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo SH Mhum diterima Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Purworejo.

Menurut Purnomo, pihaknya tidak ingin kecolongan dalam melakukan pengawalan terhadap proses demokrasi. Terutama dalam pengawasan tahapan Pemilu legislatif 2014 dan Pemilu Gubernur Jawa Tengah 2013. “Tahapan Pemilu legislatif maupun gubernur Jawa Tengah sekarang sudah berjalan, sehingga kita akan selalu aktif dalam melakukan pengawasan,” katanya.

Diungkapkan bahwa Panwaslu sudah terbentuk di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah. Meskipun saat ini masih disibukkan dengan penataan sekretariat sekaligus melakukan pembentukan Panwas kecamatan (Panwascam). “Kita masih sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya sendiri, namun tidak berarti harus melupakan tanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan tahapan Pemilu,” tandasnya.

Menurutnya, tugas yang sangat mendesak adalah melakukan pengawasan terhadap hasil verifikasi faktual KPU terhadap keanggotaan partai politik. “Jika dari hasil verifikasi itu ternyata kurang memenuhi syarat, maka masih ada waktu perbaikan. Saat perbaikan ini juga tidak lepas dari pengawasan Panwaslu,” katanya.

DWP Purworejo Bantu Mesin Pembuat Criping

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Purworejo ikut berperan dalam program P2MBG. Peran itu dibuktikan dengan mendatangi desa yang menjadi sasaran P2MBG, yakni desa Dilem Kecamatan Kemiri, dengan memberikan bantuan genteng kaca dan mesin pembuat criping.

Penyerahan bantuan dilakukan Ketua DWP Kabupaten Purworejo Ny Sri Yuni Astuti Tri Handoyo kepada Lurah Dilem Sri Kusbintari, di Balai Desa Dilem beberapa waktu lalu. Bantuan berupa 100 genteng kaca dan 1 unit mesin pembuat criping.

Ny Sri Yuni Astuti Tri Handoyo mengatakan bahwa masih banyak rumah yang terlihat kurang penerangan sinar matahari secara langsung. Karena itu, DWP bersepakat dengan Lurah setempat untuk memberikan bantuan genteng kaca. “Diharapkan dengan genteng kaca ini, sinar matahari bisa masuk sehingga rumahnya sehat,” katanya.

Demikian juga untuk mesin pembuat criping, diharapkan agar ibu-ibu Desa Dilem mampu mengolah singkong menjadi criping yang mempunyai nilai jual. Disamping itu, juga untuk memanfaatkan bahan makanan lokal non beras dan non terigu seperti singkong, sukun, labu, ubi, dan sejenisnya.

Menurutnya, pamanfaatan bahan lokal merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan makanan dari beras dan terigu. 

“Untuk itu diharapkan kita semua bisa memanfaatkan tanah kosong disekitar rumah dengan menanami tanaman yang mudah tumbuh, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan pengganti beras dan terigu. Juga agar kita bisa membiasakan mengonsumsi makanan non beras dan non terigu,” harapnya.

Sementara itu Ketua bidang ekonomi DWP Ny Riyanti Dri Sumarno mengingatkan bahwa bantuan peralatan pembuat criping hendaknya bisa benar-benar dimanfaatkan, agar tidak mubazir. “Harus sering latihan, bisa untuk produksi sehingga menambah pendapatan. Labih bagus lagi menjadi produk criping Desa Dilem, karena disini daerah penghasil singkong,” paparnya.

Selain pemberian bantuan tersebut, DWP juga sekaligus melatih secara langsung mengolah dan membuat criping dari singkong, kue lumpur dari labu, dan kue brounis dari singkong. Ny Yohana F Baraba selaku narasumber menguraikan tentang pembuatan aneka kue dari bahan non beras dan non terigu.

Menurutnya asal pengolahannya benar maka pasti rasanya juga enak, demikian juga harus memperhatikan kemasan agar menarik. Dalam membuat criping berbahan singkong diawali mengupas singkong lalu dipotong tipis menggunakan mesin pemotong criping. Kemudian potongan singkong yang tipis tadi dimasukkan dalam air panas hingga airnya dingin.

Setelah itu ditiriskan lalu digoreng. Kemudian criping didiamkan hingga minyaknya tuntas lalu diberi rasa sesuai selera, bisa rasa keju, rasa peas manis, dan lain-lain secara merata. Lalu dioven, dan setelah itu siap disajikan dengan kemasan yang menarik.